Bercermin dari Kasus 98,Mulai menata Gerakan yang Berserak

Bercermin dari Kasus 98,Mulai menata Gerakan yang Berserak[1]

Oleh arif saifudin yudistira*)[2]

Tugas paling mendesak sekarang ini bagi kaum kiri di Indonesia adalah  menuntaskan revolusi demokratik (menghapuskan militerisme) sekaligus menyiapkan rakyat untuk  menghadang bahaya baru yang  bernama neo-liberalisme. Tugas ini harus dilakukan dengan membangun wadah-wadah bagi kelas pekerja, tani, kaum miskin kota dan mahasiswa. Wadah-wadah ini harus secara sinergis dapat bekerja sama satu sama lain dalam bentuk aliansi, koalisi atau front dalam  taktik perjuanganya serta mampu menbuat platform minimal  untuk memperbesar kekuatan. Tugas-tugas itu harus sesegera mungkin dilaksanakan, sebelum kekuatan pro-neoliberalisme menjerumuskan rakyat dalam kebangkrutan  atau dimanipulasi oleh sentimen-sentimen primodial yang menggunakan agama, ras dan suku untuk membelokan kesadaran sejati rakyat.

(budiman Sujatmiko KPP PRD)

Perjalanan sebuah bangsa tidak akan mungkin dilepaskan oleh fenomena sosial,ekonomi, maupun politik yang senantiasa mengiringi langkah dalam setiap perubahannya. Faktor inilah yang menentukan kemana sebuah bangsa ini akan berjalan. Fenomena ini sudah terbukti di berbagai belahan dunia. Kondisi sosial, ekonomi,dan politik mempengaruhi dan berpengaruh kemana sebuah bangsa ini akan berjalan ke depan. Oleh karena itu, para pendiri bangsa sudah memiliki satu platform dan visi besar yang melihat perkembangan sejarah dan dinamika bangsanya yang mempunyai satu landasan yang kokoh yang melandaskan pemikirannya pada isu-isu sosialis dan kesejahteraan rakyat yang termaktub jelas di pasal 33 UUD 45 dan juga pasal-pasal lain yang memberikan jaminan kepada rakyat akan pekerjaan, penghidupan yang layak, serta jaminan akan anak-anak terlantar dan fakir miskin.

Selama beratus-ratus tahun lamanya negeri ini dijajah oleh bangsa barat, negeri ini dihisap, dirampas kekayaan alamnya, negeri yang begitu kaya, disulap menjadi negeri pengemis karena tidak adanya karakter pada kaum elit”[3]. Kelemahan karakter dari kaum elit inilah yang menimbulkan negeri ini tidak mampu keluar dari belenggu jerat asing melalui lembaga-lembaga donor, utang, dan juga privatisasi BUMN dan kebijakan neo liberal lainnya. Sudah sejak semasa pemerintahan sukarno indonesia terlilit hutang, dan hutang inilah yang menjadi pintu masuk penjajahan asing melalui berbagai produk undang-undang, deregulasi, dan juga melalui portofolio[4]. Jerat utang ini bahkan sudah diprediksi lama oleh penasehat IMF dengan mengatakan : Meskipun menggunakan asumsi yang sangat optimis tentang neraca pembayaran dan perkembangan anggaran indonesia, dan ditambah dengan asumsi bantuan luar negeri yang besar dan berkelanjutan, saya tidak bisa tidak untuk tidak setuju dengan kesimpulan IMF dan international Bank for Reconstruction and development bahwa pembayaran dengan skala sebesar ini sampai beberapa tahun mendatang pun tetap di luar jangkauan kapasitas keuangan indonesia[5].

Artinya, jelas sudah bisa kita ketahui bersama, utang indonesia inilah yang menjerat bangsa ini menjadi bangsa pengemis sebagaimana yang dikatakan pramudya karena para pemimpin kita bermental inferior sebagaimana konteks pada masa feodalisme dan kolonialisme, para raja kita bahkan lebih rendah dan direndahkan dihadapan para gubernur jenderal belanda[6]. Dari hutang itulah lahir beberapa kesepakatan dan barter perjanjian berupa LoI yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang harus dipatuhi negeri ini. Hal ini adalah skenario besar dari GATT, WTO, world bank, IMF, dan juga sampai pada perjanjian regional misalnya AFTA.

Isu-isu tentang tanah, isu-isu tentang dominasi ekonomi, serta isu-isu pemiskinan struktural dari negara telah ditentang oleh banyak fihak di berbagai belahan dunia. Vandana shiva, aktivis intelektual terkemuka india mengatakan pada forum G-20 di canada :”Sesungguhnya persoalan dunia terasa teramat besar,untuk diputuskan oleh dua puluh orang saja. Kedua puluh pimpinan tersebut sebenarnya tidaklah benar-benar mewakili apa yang seharusnya menjadi masa depan umat manusia”.[7]Begitu juga Jayati Ghosh mengatakan : “yang paling lucu adalah semakin gencarnya pemerintah mengumumkan pemotongan budget dan juga dengan cara lain untuk memras out saving atau tabungan didalam ekonomi, semakin membuat pasar saham(bond market) menjadi lebih buruk kondisinya. Perbedaan suku bunga menjadi semakin meningkat dan semakin terlihat tanda-tanda kepanikan investor di pasar utang negara(SUN).Apa yang kita lihat ini adalah kebodohan para ekonom sebagai pengambil keputusan publik yang pada akhirnya hanya melahirkan kepanikan semata[8].

Mengapa ini penting kita jelaskan, sebab logika neoliberalisme menentang dan melumpuhkan konsepsi-konsepsi kedaulatan tanah, pangan, ekonomi, sosial, politik, bahkan juga hingga kebudayaan. Kaum kapitalis neoliberal percaya untuk memenuhi kebutuhan modal yang besar, negara berkembang harus melakukan liberalisasi psar modal. Proses liberalisasi pasar modal ini memberikan resiko yang sangat besar,karena pergerakan modal tidak dapat diprediksikan dan dikontrol,sehingga pada suatu massa akan mengalami booming dan berpotensi menimbulkan inflasi dan dimasa yang lain, modal dapat lari seketika dan akan mengakibatkan krisis dan resesi ekonomi yang parah(joseph stiglitz,2003).

UU PM no.7 tahun 2007 adalah pintu masuk untuk menghabisi kedaulatan pangan dan kedaulatan ekonomi melalui perampasan tanah dan sumber daya alam. Melalui undang-undang inilah penghisapan oleh para MNc dengan kontrak karya(KK) pertambangan, Kontrak production sharing(KPS)migas, kontrak kerja batubara(KKB). Hak guna usaha(HGU) perkebunan dan properti serta hutan tanaman industri(HTI)dan hak penguasaan hutan(HPH)sektor kehutanan.

Sampai saat ini ada 175 juta hektar dikuasai asing(93%) dari tanah indonesia. Perusahaan Chevron,Exxon, British petronium,Shell, Petro china, China national Offshore oil corporation(CNNOC),dll. Freeport, dan newmont di papua dan NTB yang mengeksploitasi emas, dan lain-lain.

Negara dikalahkan oleh perusahaan batubara bakrie, sehingga mengakibatkan pemerintah harus mengikuti kebijakan kenaikan biaya listrik karena batubara kita dikuasai oleh swasta bukan negara. Bahkan dalam sisi perminyakan, subsidi semakin lama semakin dicabut, dan disetting akan dipindah ke pertamax yang berakibat monopoli perusahaan minyak multinasional beberapa tahun kedepan[9] .

Kebijakan neoliberalisme yang dijalankan oleh pemerintahan SBY-budiono semakin kentara, semakin banyak perusahaan multinasional yang menancapkan tangannya di negeri ini, selain itu, juga semakin mutlak kemiskinan absolut yang muncul di negeri ini. Meski pemerintah menggembor-gemborkan mengurangi angka kemiskinan, tapi kenyataannya bila menggunakan data raskin dan data jamkesmas 76,4 juta orang masih menerima raskin dan jamkesmas.(data kebohongan SBY).

Berharap-harap cemas pada gerakan mahasiswa

            Tidak adanya oposisi yang real dalam kondisi seperti ini menuntut lahirnya platform strategis yang perlu dimunculkan oleh gerakan mahasiswa. Meski harapan itu kian surut, dengan penekanan dan pressure politik yang dilakukan oleh SBY selaku pengemudi rezim ini melalui pressure structural maupun pressure cultural melalui NKK /BKK dan lobi-lobi elit pada tingkatan structural.

Sehingga gerakan perlawanan saat ini cenderung berada pada satu penyatuan elemen-elemen gerakan yang se- ide saja melalui konsolidasi demokrasi. Ini rentan pada klaim-klaim politik pada satu sisi, tapi pada sisi lain akan menguatkan bargaining position dan mengembalikan posisi gerakan mahasiswa pada konsepsi ideal yang memang dibangun mahasiswa sebagai gerakan kritis transformative, revolusioner.

Adi Sasono (1984) melihat wajah mahasiswa dibedakan atas 3 pola reaksi: pertama, pola kegiatan (kelompok studi) yang sifat­nya lebih kontemplasi pada pemikiran teoritis; kedua, pola kegia­tan (dalam bentuk pergerakan dan LSM) yang cenderung melakukan aktivitas nyata pada masalah sosial masyarakatnya; ketiga, pola kegiatan mahasiswa yang oportunistik karena semata-mata belajar untuk mengejar karier “studi”. Melihat pola gerakan mahasiswa dari ketiga hal itu, mahasiswa cenderung pada bentuk ketiga yang opportunistik dan semata-mata belajar untuk mengejar karier “studi”.

Untuk menghadapi posisi saat ini diperlukan dua pola mahasiswa yang pertama adalah konsentrasi dan pemikiran teoritis, dan kedua mahasiswa yang responsif terhadap  perkembangan masyarakat saat ini yang melakukan gerakan kritik terhadap pemerintah. Sinergi antara mahasiswa koseptor dan mahasiswa praktis akan melahirkan gerakan yang mantap, kokoh untuk memantapkan posisi mahasiswa dan penyadaran masyarakat.

Di satu sisi gerakan mahasiswa memegang peranan penting untuk memegang lokomotif perubahan. Kemampuan gerakan mahasiswa sebagai gerakan kepeloporan akan bisa dimulai dari gerakan mahasiswa yang berorientasi pada masa depan, bertumpu pada wawasan kebangsaaan, serta berlandaskan pada cita-cita UUD 45 yang asli ini yang mampu mengkondolidasikan elemen-elemen masyarakat yang ada dengan menciptakan isu popular yang mampu ditangkap masyarakat bawah, juga difahami para elit politik kita serta dengan cara-cara elegan yang mampu menyadarkan elemen bangsa kita.Sebab, bangsa yang sakit ini, perlu bangun dari tidur panjangnya dengan membangkitkan kesadaran massa untuk melakukan gerakan dalam rangka mewujudkan cita-cita para founding fathers kita yakni merdeka 100 % dari segala bentuk kolonialisasi dan menegakkan prinsip berdikari.

Kondisi objektif saat ini

            Model demokrasi yang saat ini berlangsung di negara kita adalah “demokrasi kriminal” yaitu demokrasi yang telah dibajak oleh kekuatan utang dan oligarki sehingga tidak akan memberi manfaat untuk rakyat banyak. Demokrasi ini hanya meningkatkan kesejahteraan eksekutif dan legislatif. Anggaran belanja dpr mencapai 19,5 trilliun,4 kali lebih besar dari Angka jaminan nasional kesehatan 2010. Beberapa kondisi yang mendukung terjadinya perubahan diantaranya :

  1. Mayoritas kalangan intelektual tidak ada yang mendukung pemerintahan SBY-budiono kecuali para intelektual istana. Hal ini sama dengan kondisi pemerintahan suharto.
  2. Media dan juga alat komunikasi sudah smakin menghindari dan tidak mendukung pemerintah dan juga lebih berfihak pada kekuatan rakyat yang tidak tahan dengan penindasan dari pemerintah dan slah urus dari negara.
  3. Para aktifis pro demokrasi sudah sepakat rezim neolib sby sudahselayaknya diturunkan. Mahasiswa, buruh, tani, dan kalangan lsm yang pro rakyat senantiasa bersatu pada satu kesepakatan bersama menurunkan rezim neolib SBY.
  4. Tokoh agama sudah sepakat bahwa SBY budiono adalah rezim pengkhianat dan inskonstitusional[10].
  5. Rakyat yang semakin sengsara dan angka bunuh diri indonesia yang melebihi jepang. Menunjukkan negeri ini semakin rentan menjadi negara gagal. Bahkan penelitian menunjukkan indonesia adalah negara yang berpotensi rentan krisis pangan yang sangat parah.

Alasan Konstitusional

            Alasan yang paling logis adalah para tokoh lintas agama sudah menyatakan bahwa rezim neolib-SBY inskonstitusional dengan sederet kebohongan publik dan juga kasus-kasus besar yang tidak bisa diselesaikan pemerintah baik persoalan ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Dari kasus century, kasus mafia pajak, kasus rekening gendut polri, kasus lapindo, dan kasus korupsi di berbagai daerah yang tak kunjung usai. Selain itu, kebijakan pemerintah telah mengkhianati pasal 33 UUD 45 yang melandaskan ekonomi kita pada ekonomi kerakyatan tetapi telah berganti kepada ekonomi neo liberal.

Selain itu secara substansi demokrasi  sebagaimana dijelaskan oleh amien rais yaitu partisipasi masyarakat dan juga kesejahteraan rakyat. Bagaimana negara memenuhi hak-hak dasar warganya. Ironisnya negara malah memberi kewenangan kepada asing untuk memberikan tanah dan alat produksi kepada asing,tetapi rakyat justru kelaparan.

Evaluasi dan bagaimana format gerakan kedepan

Catatan pada reformasi 98 adalah normalisasi ekonomi dan ekspansi modal di tengah melemahnya law dan order atau liberalisasi politik yang tidak dibarengi reinstitusionalisasi menyebabkan indonesia belum mampu keluar dari keterpurukan,sehingga dampaknya yang mengkhawatirkan terhadap kebangsaan dan integrasi teritorial.[11] Akibatnya, di era reformasi yang belum juga tuntas, atau boleh dikatakan melenceng, timor-timur melepaskan diri menjadi negara sendiri pada masa habibie tahun 1999. Pada saat itu juga muncul gerakan serupa di aceh, irian jaya, dan beberapa daerah lainnya. Oleh karena itu, ketika kita mau mengusulkan perubahan apapun itu, perlu melihat kondisi dari kesatuan dari para elemen masyarakat yang perlu dikuatkan agar perpecahan yang sudah dialami ketika 98 dan kelemahan law and order(hukum dantatanan masyarakat) tidak berulang di masa kini.

Kedua, tidak adanya para aktor intelektual yang konsisten mengawal cita-cita reformasi yang diusung. Sehingga elit politik dan bandit-bandit yang mengisi pemerintahan cenderung rakus dan memperkaya diri. Dari situlah, perlu kita kuatkan elemen-elemen mahasiswa dan masyarakat untuk mengawal siapa yang akan menggantikan pemerintahan ketika negeri ini krisis kepemimpinan. Cara ini bisa dilakukan dengan cara penyatuan dan konsolidasi yang massif sehingga kepentingan2 atau penumpang gelap tidak ikut dalam proses ini.

Ketiga, Persoalan konsep reformasi ataukah revolusi. Reformasi memang dapat berlangsung  “damai” atau “revolusioner”.  Perubahan damai  menghendaki gerakan dengan sifat damai dan evolusioner,  disebut  peaceful reformStrategi utamanya dengan akomodasi melalui lembaga-lembaga politik  dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk pembaharuan-struktural. Langkah ini merupakan prasyarat bagi pembaharuan-sosial. Reformasi didasarkan atas ide-ide, gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran tentang perencanaan demokratis, sebagai alternatif terhadap perluasan monopoli, dengan sikap dasar bahwa monopoli embrio dari sistem kapitalis-liberalisme yang cenderung  memusatkan kekuasaan pada sekelompok orang di tingkat elit kekuasaan, jauh dari kontrol  publik, serta secara ekonomik telah membatasi kesempatan kerja(MT arifin.2009).

Reformasi-revolusioner (revolutionaryreform), gerakannya cenderung menuntut  runtuhnya suatu rejim yang sedang berkuasa dalam suatu pergolakan total,  sehingga akan melahirkan suatu orde yang baru. Perubahan merupakan suatu interlude singkat  antara dua bentuk masyarakat statis, yakni: antara masyarakat tak-adil dan bobrok (yang tidak dapat diperbaiki), dengan masyarakat rasional dan harmonis, yang tidak perlu diperbaiki lagi.[12]  Strateginya progresif, dengan menciptakan kondisi  yang memungkinkan berlangsungnya aksi-aksi massa, dan dalam kondisi-kondisi mana elit kekuasaan dapat dilibatkan dan dikalahkan dalam adu kekuasaan yang konfrontatif. Untuk itu butuh  kematangan melalui kritik-kritik kuat terhadap peradaban kapitalis, struktur sosial, sistem produksi dan seluruh basis logikanya. Program jangka pendeknya adalah perubahan parsial “segera” dengan kualitatif total atau alternatif-total, karena  program yang menggabungkan semua tuntutan dan keluhan masyarakat dianggap  tidak punya visi yang lebih luas dengan koherensi yang esensial.(MT arifin.2009)

Jika kita membandingkan dua bentuk keberlangsungan reformasi, keunggulan dari reformasi-damai adalah pada prosesnya yang akan mengubah keadaan secara sistematik dan kuat ke arah demokrasi. Namun prosesnya yang berbelit-belit  sering membuat orang menjadi tidak sabar, dan membutuhkan keberanian untuk terus menerus beradu argumentasi dengan kemampaun komunikasi politik yang kuat dan mendasar. Keunggulan dari revolutionary-reform terletak pada kemampuan untuk membangkitkan aspirasi-aspirasi yang mengandung  perubahan radikal. Tetapi  hanya mungkin terjadi manakala gerakannya yang revolusioner mampu melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pemimpin dan pendidik, yang dikembangkan melalui konfrontasi-konfrontasi dan perdebatan bersinambung pada tingkat lebih rendah. Sehingga mendorong partisipasi, meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik di lapis bawah, serta memperluas wacana perubahan itu ke luar organisasinya melalui Alliance for Progress.

Namun transisi demokrasi secara cepat menghadapi banyak kesulitan, karena perubahan aturan main dari otoriter ke demokrasi bisa membuka kemungkinan peluang ketidakstabilan politik. Suasana seperti ini sebagaimana ditandaskan Mochtar Mas`oed,[13] justru hanya mendorong munculnya gerakan-gerakan perubahan yang umumnya didominasi oleh tokoh-tokoh yang tidak setia kepada tujuan demokrasi. 

Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia pasca perubahan reformasi 1998, sebagian besar dipengaruhi kombinasi reformasi damai dan revolusioner, beserta konsekwensi dan ekses-eksesnya.  Apa  mengemuka dalam tema aksi-aksi protes untuk perubahan,  adalah  “pergantian rezim kekuasaan” (Turunkan Soeharto; hapus 5 UU Politik; hapus Dwifungsi ABRI, dll) dengan kecenderungan-kecenderungan berpihak kepada mereka yang selama masa Orde Baru dianggap terpinggirkan, misal Polri vs ABRI, TNI-AL vs TNI-AD, Daerah vs Pusat, Pakorba vs Orba dll.  Kuatnya gagasan tentang perubahan rejim kekuasaan ketimbang dari reformasi yang  matang, menyebabkan Indonesia tidak memiliki konsep-konsep tentang reformasi dalam proses dan perubahan-perubahan sebagai target demokrasi yang memadai. Pada tahap awal, perubahan berhasil membangkitkan kebebasan  dan suasana demokrasi yang lebih terbuka.  Pelaksanaan pemilu yang bersifat langsung dan terbuka (2004), telah membangun proses reidentifikasi politik melalui simbol-simbol dan kebersamaan, serta mendorong pelibatan peran politik yang lebih ekspresif, baik secara orang per orang, kelompok ataupun dalam lapisan-lapisan masyarakat  secara lebih intensif. Namun  proses-proses itu yang terus berlangsung hingga sekarang terasa menjadi amat gamang, serta menimbulkan banyak kritik dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Banyak agenda yang tidak jalan.

Menghadapi tantangan seperti itu,  lembaga-lembaga mahasiswa memiliki kewajiban untuk   mengembangkan “wacana-wacana” tentang Indonesia masa depan. Di samping “agenda-agenda” yang bersifat evaluatif tentang  arah dan praktek reformasi yang telah berjalan di Indonesia, hingga sampai pada saat sekarang. Ini tentu untuk memfungsikan pergerakan mahasiswa sebagai kekuatan kontrol.  Persoalan  teori perubahan dan residu dari agenda reformasi seperti telah dibahas, banyak dapat dijadikan analisis tematik, guna mengembangkan pandangan-pandangan dan sikap-sikap pergerakan. Juga hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan keadaan, tuntutan perubahan dan prioritas kebijakan pemerintah, serta hal-hal lain yang penting dan urgen untuk tumbuhnya “kesalihan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Seperti kesadaran kemajemukan (the ethics of pluralism)  dan penguatan civil ethics,  yaitu nilai-nilai kehidupan sipil yang menekankan pada kebebasan, persamaan dan perdamaian, sebagai prinsip yang harus dipraktekkan oleh setiap pemimpin politik.

Tidak kalah pentingnya, kesiapan dari para mahasiswa sebagai eksponen bangsa untuk mengembangkan kerjasama (antar organisasi, kelompok dan kampus) dalam agenda-agenda pergerakan, melalui suatu “draft akademik” yang kuat. Di sini: sikap yang kritis, ketajaman bahasan (intelektualisme), keberpihakan pada rakyat banyak (populis) dan karakter organisasi (pergulatan kesadaran iman dan keindonesiaan),akan menentukan visi pergerakannya. Khususnya dalam rangka pengembangan alliance for progress guna memperjuangkan gagasan-gagasan pembaharuan yang dibutuhkan Indonesia menghadapi konstelasi internasional. Baik  politik, ekonomi dan kebudayaan serta ekologi dan solidaritas kemanusiaan; juga implikasinya terhadap masyarakat di tingkat lokal. Hal itu menjadi semakin penting, manakala kita berpikiran bahwa tahun 2009 Indonesia harus sudah mengakhiri era transisional dan menjadi negara yang benar-benar demokratis (sesuai pemikiran tentang fase transisi politik harus ada batasnya untuk kedewasaan sistem multipartai).

Akhirnya, secara umum hakekat dari pergerakan mahasiswa adalah perubahan. Ia tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan, digantikan oleh situasi yang dianggap memenuhi harapan. Menurut Altbach, [14] dua fungsi gerakan mahasiswa sebagai proses perubahan, yaitu efektivitasnya untuk menumbuhkan perubahan sosial (karena mereka merupakan bagian dari persamaan politik yang konsisten, penting dan bahkan absyah), dan mendorong perubahan politik (karena kondisi politik dalam negeri di suatu negara dunia ketiga bisa mengubah lingkup dan dampak keterlibatan politik mahasiswa). Karena itu diperkirakan pergerakan mahasiswa akan tetap memainkan peran sangat aktif, dan sesekali memainkan peran efektif dalam persoalan-persoalan politik. (MT arifin.2009).

 

 

 

 

 


[1]               Makalah insy. Disampaikan pada jumat 25 februari pada kajian KBM UAD 2011

[2]               Penulis adalah aktivis IMM, diamanahi di DPM menjadi ktua tahun 2009/2010, menlu tahun 2010/2011, presidium kawah institute indonesia, pendiri komunitas tanda tanya UMS.

[3]               Lih. Pembukaan pada masyarakat konsumsi oleh jean paul baddrillard.

[4]               Pada masa setelah kemerdekaan soekarno dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi kita dari penghisapan asing. Pada awal kemerdekaan walaupun kemerdekaan baru diakui secara resmi oleh masyarakat internasional, akan tetapi proposal utang luar negeri sudah diajukan sejak tahun 1947. Bahkan di tingkat wacana, diskusi tentang arti penting utang luar negeri berlangsung sejak november 1945. Yang mencengangkan, pengakuan kemerdekaan indonesia harus dibayar dengan pengakuan utang indonesia kepada negeri hindia belanda. Sehingga pada tahun 1950, pemerintah memiliki dua utang luar negeri pertama warisan hindia belanda sebanyak US $ 4,3 miliar dan utang baru US $ 3,8 miliar. Setelah itu, utang luar negeri baru terus mengalir. Dalam periode 1951-1956, utang luar negeri yang dibuat pemerintah masing-masing berjumlah : Rp. 4,5 miliar, rp. 5,3 miliar,Rp. 5,2 miliar, Rp. 5,2 miliar, Rp.5,0,miliar, dan Rp. 2,9 miliar. Kemudian, kondisi politik yang mempengaruhi ekonomi indonesia pada waktu itu adalah peristiwa konfrontasi indonesia dengan malaysia pada tahun 1964, yang kemudian Soekarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan inggris, ini adalah proses nasionalisasi kedua setelah perusahaan-perusahaan belanda dinasionalisasi tahun 1956. Bahkan sampai saat ini utang indonesia yang harus dibayar dan total bunga yang harus dilunasi adalah sebesar Rp.482 trilliun.

[5]                 Lihat Kebijakan Fiskal,pemikiran, konsep dan implementasi,KOMPAS 2009. hal. 327, Abs 1969, hal 14.

[6]               Lihat. Max Havelaar karya multatuli. “Orang jawa sifatnya pemurah, terutama dimana ia hendak membuktikan kasihnya kepada kepalanya, kepada keturunan orang-orang yang dipatuhi oleh orangtuanya; dan ia merasa kurang hormat kepada junjungannya turun-temurun, jika ia menjejak keraton tanpa membawa persembahan”.

[7]               Lihat Free trade watch,Jakarta hal.9 IGJ[institute for global justice].oktober 2010.

[8]               Ibid. Hal 12.

[9]               Diskusi dengan rizal ramli. 10 februari 2011

[10]             Lihat. Kompas 7 februari 2011.yang ditulis ahmad syafii maarif “main api terbakar”

[11]             Lihat MT arifin dalam buku 10 tahun kerusuhan reformasi, solo bangkit hal.12,SOLO POS.2010.SOLO.

[12]             Hirschman, op.cit., hal 359

[13]             Mochtar Mas`oed, Negara, Kapital dan Demokrasi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal. 17

[14]             Philip G. Altbach, Politik dan Mahasiswa Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 7-17

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 4 pengikut lainnya

Blog Stats

  • 10,795 hits
%d blogger menyukai ini: