Laporan Keungan Penggalangan Dana

Laporan Keungan Penggalangan Dana “UAD FOR MERAPI AND MENTAWAI” dapat didownload disini

Pertemuan Gerakan Mahasiswa dan BEM se-Jogja

Assalamu’alaikum wr.wb.

Info Terbaru :

Sabtu, 16-10-10 pkl 15.00 WIB akan diadakan pertemuan gerakan
mahasiswa dan BEM se-Jogja di hall Kampus 2 UAD. Yang akan kita
diskusikan perihal kepemimpinan SBY-Boediono.

Ingatt.. Mengoreksi penguasa WAJIB bagi kita. wassalam.

Audiensi di Kejari Bantul Mengenai kasus Mashono Rio

Assalamu’alaikum wr.wb.
Info Terbaru : Besok, Rabu, 13-10-10 akan diadakan AUDIENSI DI KEJARI-BANTUL terkait Kasus Mashono Rio (Mahasiswa Fak.Hukum Yang dianiaya Polisi). oleh karena itu, MOHON DUKUNGAN DAN DO’ANYA dari teman-teman sekalian agar audiensi besok berjalan dengan lancar dan yang apa yang kita inginkan tercapai. Amiin..

 

Kasus Mashono Rio yang Masih Berlanjut

INGAT KAWAN !!!

“Kasus yang dialami Mashono Rio (Mahasiswa Fakultas Hukum yang dikeroyok oleh kepolisian) belum selesai !!!”
AKANKAH PERJUANGAN KITA BERHENTI SAMPAI DI SINI ???

AYO KAWAN,, TUNJUKKAN KEPEDULIANMU !!!!

 

by : KBM UAD

Undangan Terbuka Syawalan KBM UAD

Assalamu’alaikum wr. wb.

Diberitahukan kepada Keluarga Besar Mahasiswa UAD untuk menghadiri acara Syawalan, pada :

hari/tanggal          : Sabtu, 2 Oktober 2010

waktu                       : pukul 19.30 – Selesai

tempat                     : Depan Kampus III UAD

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahi fisabilil haq Fastabiqul khairat

Wassalamu’alaikum wr.wb.

RAPAT KOORDINASI

1. Hari, tanggal : Selasa, 16 Agustus 2011
Waktu : 13.00 WIB – selesai
tempat : kampus I ruang 1.1. 305 A = 306
acara : rapat koordinasi konsumsi

2. Hari, tanggal : Kamis, 18 Agustus 2011
Waktu : 15.30 WIB – selesai
tempat : Audit kampus I
acara : rapat koordinasi masing-masing seksi.

Risalah Jumat

Kita selalu merisaukan akhlak kita kepada sesama manusia, bagaimana agar kita tidak sampai menyakiti hati orang lain, bagaimana agar kita selalu baik di mata orang, dan tidak sampai dijauhi orang lain. Kita pun mengkhawatirkan akhlak generasi muda kita yang sekarang sudah terkontaminasi oleh dasarnya arus globalisasi. Namun, kita kadang mengabaikan akhlak kepada Allah yang juga merupakan elemen penting untuk diperhatikan. Kita harusnya lebih takut kalau bersalah kepada Allah, apa lagi sampai dijauhiNya.

Untuk menjaga hubungan baik dengn Allah, maka ada beberapa sikap yang perlu diperhatikan, diantaranya:

  1. Bersyukur atas nikmat-Nya.
  2. Malu bermaksiat kepada Allah.
  3. Berlari Bertawakal kepada Allah.
  4. Berhusnuzhan kepada Allah.
  5. Allah mengganjar semua amal.

(syahbana daulay)

Gerakan Mahasiswa dan Transformasi Sosial Kontemporer Oleh : Tri Guntur Narwaya, M.Si

Gerakan Mahasiswa dan Transformasi

Sosial Kontemporer[1]

 

Oleh : Tri Guntur Narwaya, M.Si[2]

 

 

“Sebuah gerakan mungkin ditindas secara kejam,

tetapi berbagai perubahan yang diupayakannya

mungkin akan timbul dikemudian hari karena

konfrontasi adalah tanda peringatan

bagi kelompok penguasa bahwa mereka lebih baik

melakukan perubahan ketimbang  menghadapi

pergolakan lebih dahsyat di masa mendatang.”

(Oberschall)

 

 

 

Gagasan paper ini tidak bermaksud untuk menjangkau semua sejarah pemetaan gerakan mahasiswa dan telaah perkembangannya masing-masing. Tentu energi untuk itu akan cukup besar dan membutuhkan multi kajian yang amat luas dengan cakupan data yang maha luas juga.  Tentu sebagai sebuah kajian, ia akan menjadi proyek yang menantang, fenomenal dan amat prestisius. Paper ini akan membahas dan mendiskusikan secara khusus sebuah entitas gerakan sosial yang menempati ruang perbincangan khusus dan masih menarik untuk dibaca yakni ‘gerakan mahasiswa’. Sebagai tema tentu ia tidak berdiri sendiri. Banyak kemungkinan tulisan apapun tentangnya selalu akan menyertakan tema-tema yang lain yang saling memperkaya dan menggenapi.

 

Ada beberapa pertimbangan mendasar yang menjadi daya tarik penulis untuk mengekplorasi dan membaca kembali persoalan ‘gerakan mahasiswa’ secara lebih jauh.  Pertama, secara pribadi penulis masih menganggap bahwa ‘gerakan mahasiswa’ menjadi sektor gerakan yang amat krusial dan penting untuk ikut terlibat menggenapi gerakan sosial dalam skala yang lebih luas.  Banyak mandat dan peran yang sebenarnya  sangat terbuka bisa dimainkan dan diolah terkhusus untuk melibatkan diri dalam isu-isu perubahan sosial yang lebih besar. Kedua, refleksi akhir-akhir ini, terutama pasca reformasi berjalan justru menjukan kondisi gejala sebaliknya. Terlihat kesan terjadi penurunan atas greget kualitas gerakan dengan berbagai kondisi yang amat memprihatinkan. Premis awal ini perlu dikembangkan dalam argumentasi yang lebih ilmiah. Polarisasi dan keterjebakan pada ruang-ruang gerakan yang terbatas membuat banyak gerakan mahasiswa mengalami kemandulan dan pada titik ekstrim mengalami ‘dekadensi’. Pokok tema inilah yang menjadi titik sentral kajian yang ingin diangkat dalam paper ini. Ketiga, tentu saja untuk menambah ruang pendikusian dan telaah ilmiah secara lebih serius dan bisa menyumbang referensi penting bagi telaah gerakan mahasiswa selanjutnya. Tak berarti mengatakan telaah-telaah sebelumnya belum ada, gagasan paper ini berkehendak menampilkan perluasan perpektif pandangan tentang kerumitan-kerumitan gerakan mahasiswa yang saat ini berkembang.

 

Pada pengalaman transformasi politik Indonesia mahasiswa selalu seakan ditempatkan menjadi aktor penting pelaku perubahan. Bahkan dalam banyak hal dianggap sebagai ‘kekuatan moral’[3] yang amat besar dalam menginjeksi dan mendorong berbagai tranformasi politik yang terjadi. Mahasiswa selalu dianggap sebagai ‘agen perubahan’ yang independen  dan masih steril terhadap kepentingan-kepentingan pragmatis politis. Karenanyalah ia dianggap menjadi pembawa pesan moral yang kuat. Walau begitu masih banyak juga yang melihat ini sebagai cara melebih-lebihkan peran yang justru sering menjebak kita pada situasi kesadaran semu. Gerakan mahasiswa justru menjadi “mitos baru”[4] dan pada kenyataannya sering menjadi barisan kekuatan yang tidak luput dari berbagai manuver politik yang bermain. Agen perubahan adalah ‘mitos’. Itulah catatan kritik keras sebagian orang yang melihat sejatinya siapa gerakan mahasiswa.  Poin ini masih  menjadi perdebatan yang menghangat di kalangan gerakan. Barangkali kritik itu sebagai cara mengingatkan kembali agar mahasiswa tidak mudah jatuh dalam lubang yang sama seperti masa perjalanan gerakan sebelumnya.

 

 

Pentingnya Otokritik Gerakan : Provokasi Awal

 

Gemilang prestasi yang dilabelkan pada tubuh gerakan mahasiswa seringkali membuat mahasiswa lengah dan lupa aka konsistensi yang harus diembannya. Tidak jarang diantara kemegahan label tersebut, ada cerita tentang penghianatan gerakan. Keberhasilan politik menjadi sekedar dimaknai sebagai ‘peluang’ dan ‘kesempatan’ untuk mencapai mobilitas kelas tertentu.  Tidak jarang anasir inilah yang menjadi embrio penting bagi ruang pembusukan gerakan dikemudian hari. Meskipun dinamika seperti itu biasa terjadi dalam dunia gerakan, tetapi tak bisa ditutupi bahwa pengaruh subjektifitas moralitas gerakan turut menyumbang pada anggapan-anggapan yang muncul kemudian.

 

Pengalaman penghianatan gerakan tentu tidak khas esklusif hanya dimiliki oleh mahasiswa. Secara prinsip ia selalu berpotensi pada setiap ruang dan sektor gerakan apapun. Watak ‘oportunisme’ dalam bentuk penggembosan dan pembusukan gerakan seringkali membuat patahan-patahan dan kegagalan jangka panjang gerakan. Memang bukan hanya faktor  mentalitas yang sifatnya kadang lebih personal, tetapi dalam banyak pengalaman lebih merujuk pada kegagalan untuk membangun fondasi yang kokoh secara ideologis dalam menempatkan gerakan secara lebih luas. Perdebatan tentang problem kasus ini menjadi tidak sekedar sebagai kegagalan kader gerakan dalam mengawal konsistensi prinsip dalam visi hidup secara lebih luas tetapi mencangkup kerangka nalar paradigmatik yang sifatnya lebih laten pada pembangunan aspek nalar dasar metodologi gerakan.

 

Seorang yang kemudian terjebak pada nalar pragmatis oportunistik tidak hanya berbicara bahwa ia semata karena ‘gagal’ dan ‘tergoda’ pada pilihan yang kontraproduktif bagi gerakan karena kontradiksi yang dialaminya. Bisa jadi secara  ontologis, bacaan apa yang dimaknai sebagai gerakan mahasiswa memang sudah problematis sejak awal. Sejak awal mereka sudah membawa rancangan kegagalan yang diam-diam tidak disadari. Argumentas ini mengandaikan sebuah problem pada jantung pilihan sistem, ideologi dan manajemen gerakan. Ada pilihan ideologi gerakan yang memang sejak awal perumusan sudah bermasalah dan berpotensi melahirkan banyak kaum oportunis dan ‘potong jalan’ ketika gerakan sudah mencapai titik-titik penting keberhasilannya.

 

Di mana posisi sesungguhnya gerakan mahasiswa harus diletakkan? Bagaimana model dan bentuk gerakan yang sejatinya harus dlakukan? Bagaimana gerakan mahasiswa harus menjawab berbagai problem penting yang hadir dengan berbagai rupa? Seberapa pentingkah posisi strategis gerakan mahasiswa jika diletakkan dalam kepentingan perubahan masyarakat secara lebih luas? Sebagian pertanyaan-pertanyaan inilah yang masih perlu selalu dikaji. Karena tidak sedikit usaha ke arah sana semakin kering sepi dilakukan. Banyak yang bahkan mengalami frustasi dann patah dijalan karena berbaga tantangan polemik di dalam dan situasi eksternal yang masih begitu besar untuk dijawab. Kegagalan gerakan kemudian tidak hanya terjadi pada level taktis metodologis tetapi sampai pada ranah nalar pikir teoritik yang mandeg dan beku. Alhasil tidak sedikit kemudian terseret pada gelombang trend isu yang sejatinya sudah tidak disadari menjadi domain nalar-nalar kepentingan politik yang lebih besar.

 

Studi yang serius pada gerakan mahasiswa yang lebih masuk pada pendiskusian paradigmatik pilihan gerakan menjadi sangat penting. Jika lietaratur  gerakan masih kita anggap sebagai alat yang penting untuk menjadi rujukan dan bacaan kritis, maka kiranya kepentingan dari penulisan buku ini menjadi relevan. Seperti halnya dalam prinsip gerakan kita yakini bahwa perkembangan kuantitatif selanjutnya juga akan menentukan perkembangan kualitatif maka penerbitan banyak tulisan tentang gerakan akan mempunyai peran penting menjawab problem mendasar ini. Sebagaimana keterlibbatan praksis menjadi penting, tak berarti harus meninggalkan peran penting yang lain yakni pengembangan teoritik yang benar. Kedua-duanya bisa menjadi cermin. Kegagalan atas yang satu biasanya bisa dirujuk pada kegagalan pada aspek yang lain.  Lemahnya pembacaan teoritik akhirnya menyebabkan gerakan menjadi sering terombang-ambing dalam gagasan yang tidak berperspektif. Sebaliknya, pembacaan teoritik tanpa digenapi dengan pengalaman praksis gerakan yang kongkrit akan membawa ia pada pergulatan di atas angina. Dua-duannya bukanlah cara pikir yang berjalan secara mekanik mana yang harus didahulukan, melainkan menjadi kesatuan ikatan yang secara prinsip saling melengkapi. Toh meskipun perdebatan tentang hal tersebut sudah banyak bisa dilampaui, namun dalam kenyataan praksis keduanya sering mengalami kegagalan dan kebuntuan.

 

Secara utuh beberapa kajian yang menyentuh problem gerakan mahasiswa baik dalam ranah praksis sampai dasar teoritik bisa dikatakan masih terbatas, apalagi tulisan yang kemudian secara panjang menggali tantangan dunia kontemporer saat ini yang semakin rumit dan serius harus dibaca oleh gerakan mahasiswa. Banyak isu-isu yang justru hadir dalam jantung tubuhnya sendiri seperti isu-isu berkait kebijakan kampus, pendidikan dan isu-isu konsolidasi gerakan kampus justru lupa digali secara lebih serius. Jikapun di beberapa tempat gelombang perlawanan mahasiswa itu terjadi tetapi imbas dampaknya menjadi terbatas dan lagi-lagi belum menjadi kekuatan yang strategis untuk menjadi entitas penentu kebijakan  yang terjadi di kampus. Trend gerakan yang dibangun mengarah pada fragmentasi gerakan yang sifatnya spontan dan parsial.[5] Di ujung lain kooptasi kepentingan politik elite juga masih sering nampak sehingga lambat laun apa yang disebut kepercayaan masyarakat pada tubuh gerakan berangsur semakin menghilang.  Akhirnya gerakan mahasiswa semakin terkurung pada dunia dan medan fungsi yang semakian terbatas.

 

Peta dan wujud tantangan kontemporer masyarakat yang makin kompleks, justru belum mampu dijawab dengan wujud ‘peradikalan gerakan’ yang lebih maju. Bahkan banyak komunitas mahasiswa asyik dengan aktifitasnya sendiri. Mahasiswa  larut dalam berbagai problem yang sama sekali tidak berkait dengan tantangan-tantangan perubahan yang lebih baik. Di satu sisi, banyak bermunculan wujud aktifitas mahasiswa yang menjadi keniscayaan semakin melebarnya ruang spesialisasi dunia pendidikan, tetapi justru terjadi pengecilan kualitas gerakan. Rasanya semakin sepi kita melihat entitas gerakan yang berdaya ledak besar untuk mengawal setiap tuntutan perubahan. Rasanya gerakan mahasiswa telah mati! Demikian rasa frustasi yang makin terdengar hari-hari ini dengan sekian tidak hadirnya mahasiwa dalam berbagai persoalan yang sejatinya harus disambut dan direspon. Alih-alih menyelesaikannya, ia justru dibanyak hal menjadi agen penyambung kepentingan kekuasaan yang bekerja dan menjalar dalam masyarakat seperti halnya juga terjadi dalam dunia kampus.

 

 

Menjernihkan Pemahaman Gerakan Mahasiswa

 

Saya pikir, pertama yang harus kita jernihkan dahulu adalah tentang bagaimana pemahaman dasar kita terhadap apa yang dimaksud sebagai ‘gerakan mahasiswa’? Pada titik ini sebaiknya kita menengok sebentar pemahama-pemahaman dasar tersebut. Membedakan definisi yang lebih cenderung ‘fungsional’[6]  tentang mahasiswa, ‘Gerakan Mahasiswa’ (GM) secara generik lebih memberi pengertian yang lebih dinamis. Rumusan final tentang apa yang dimengerti tentang GM tentu tidaklah begitu saja bisa ditemukan. Kita akan mencari prinsip dan kondisi umum yang bisa membedakaan dengan pengertian fungsi atau kondisi mahasiswa yang lain. Lebih tidak sekedar hanya untuk memahami, namun untuk memberikan makna pada ‘gerakan mahasiswa’. Kita bisa memulai dengan pertanyaan apa yang bukan gerakan dan mana yang sebenarnya bisa didefinisikan sebagai gerakan. Tentu saja pertanyaan ini akan menyentuh dasar pemahaman tentang pemahaman masyarakat atau minimal lingkungan sosial yang dihadapi. Artinya bisa dikatakan bahwa, ‘Gerakan Mahasiswa’ merupakan bagian gambaran dari representasi ‘Gerakan Sosial’.[7]  Sebab yang utama disadari bahwa entitas GM selalu tak lepas dengan dinamika perubahan yang terjadi dalam konteks sosial (masyarakat) yang melingkupinya. Apa yang melingkupinya tentunya adalah keseluruhan dimensi yang memberi pengaruh pada gerakan mahasiswa. Makna dan representasi pengertian atas dimensi ini yang beragam yang menyebabkan setiap definisi tentang gerakan juga akan beragam pula. Bahkan sebenarnya, studi tentang gerakan bukanlah studi tentang kelompok stabil atau institusi mapan, tetapi studi kelompok atau institusi yang berada dalam proses pembentukannya.

 

Batasan pengertian di atas akan sedikitnya membantu untuk memahami dinamika proses dan konteks historis bagaimana GM bisa difahami. Konteks ekosistem historis yang selalu menyertai gerakan, menyebabkan gerakan mahasiswa selalu bertumbuh dalam situasi-situasi ketegangan dan konfliktual. Mandat yang dibawa gerakan selalu tidak lepas untuk menjawab kondisi-kondisi ketegangan tersebut. Ada kondisi disparitas, kesenjangan, ketimpangan, ketidakadilan dan problem-problem masalah sosial yang mendorong gerakan mahasiswa harus mengambil bagian. Capaian idealnya tentu adalah perubahan. Tidak sekedar karena baju identitas yang melekat, melainkan keniscayaan sejarah yang wajib untuk diambil. Pada titik ini maka ia kerab dimengerti sebagai ‘agen historis’ yang penting untuk mendorong perubahan sosial. Definisi M.S Gore tentang gerakan menjadi relevan kita simak[8]:

 

“Semua gerakan yang berjuang demi perubahan melibatkan suatu wawasan baru, suatu perspektif baru, suatu perluasan atau redefinisi dari sebuah sistem kepercayaan dan nilai yang telah ada yang mungkin berawal dari seorang individu atau sekelompok kecil individu, yang kemudian menyebarluaskan cara berpikir mereka dengan cara memobilisasi individu-individu  yang berpikiran serupa yang nantinya akan memperluas penyebaran persepsi-persepsi baru , nilai-nilai baru dan praktik-praktik baru”

 

Tidak untuk dimengerti sebagai agen historis yang linier, gerakan mahasiswa tetap saja akan selalu ditentukan dan juga terlibat menentukan struktur sosial yang ada. Kondisi ekonomi politik tertentu juga amat mempengaruhi bentuk, model dan tipe gerakan yang dibangun. Kesadaran ini penting dipahami, mengingat masih banyak yang mendudukan entitas gerakan sebagai subjek (agen) penentu dalam perubahan dan ia dipahami sebagai sebuah garis determinan yang amat berpengaruh.[9] Setidaknya masih banyak tulisan yang meletakan pada peran sentral ini. Pada himpitan kekuasaan struktur ekonomi politik, tidak jarang bahkan menyebabkan peran agen (subjek) gerakan mahasiswa ini menjadi tersubordinasi dan bahkan tenggelam. Dalam banyak kasus ia hanya tertinggal menjadi pengguna (konsumen) dari struktur dan fungsi yang telah disediakan oleh sistem. Jikapun ada kelindan keterlibatan mahasiswa, kadar pengaruhnya menjadi semakin menciut. Tarik menarik ‘struktur dan agency’ ini juga amat berharga menjadi kerangka teoritik yang bisa dipakai untuk memahami gerakan mahasiswa.

 

 

Mahasiswa dan Dinamika Historis Kekuasaan

 

Konteks dinamika pengalaman historis dan pasang surutnya GM di Indonesia akan memberi ilustrasi wajah yang lebih lengkap. Setiap generasi jaman dalam periodisasi sejarah bangsa Indoneisia peran yang diberikan dan dibentuk oleh GM tidaklah seragam. Struktur ekonomi politik dan dinamika relasi kekuasaan memberi sumbangsih keragaman watak dan peran tersebut. Keragaman itu bisa terdapat pada pilihan dan peletakkan ideologi gerakan, relasi dan posisi terhadap kekuasaan ataupun  juga model-model pilihan gerakan. Pada kaitan dengan pilihan dan relasinya dengan  ideologi amat jelas tergambar dalam perbedaan-perbedaan penting. Pada era tahun 1910-an sampai era 1930-an peran mahasiswa sebagai ‘penggagas’ amatlah besar. Pada tahun tersebut peran mahasiswa terfokus dalam ‘menyusun’ dan ‘mengembangkan’ disamping menerapkan dan mendukung ideologi. Dalam dekade ini meminjam telaah yang ditulis Arbi Sanit[10], mahasiswa merupakan komponen utama kaum intelektual Indonesia. Bersama dengan beberapa penggerak bangsa Indonesia seperti Cokroaminoto, Wahidin Sudirohusodo, generasi mahasiswa tahun 1910-an seperti Soetomo dan generasi 1920-an seperti Soekarno dan Hatta, telah meletakkan dasar pijakan ideologi bangsa Indonesia di kemudian hari.

 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Tahun 1940-an peran mahasiswa lebih banyak sebagai pendukung atas berjalannya ideologi.[11] Beberapa generasi penggagas awal sudah ada dalam pimpinan-pimpinan republik dan gerakan mahasiswa setelahnya lebih hanya menenpatkan sebagai penerap. Pada ujung periode tahun 1960-an peran penggagas ideologi ini semakin menurun. Pada era ini apa yang disebut fragmentasi dan polarisasi ideologi makin terlihat tajam. Beberapa kelompok mahasiswa terkotakan dalam kepentingan masing-masing kelompok, aliran dan partai. Generasi-generasi gerakan mahasiswa seperti kelompok Cipayung (HMI, PMKRI, GMKI, GMNI, PMII) mau tidak mau sebenarnya terlahir dari tuntutan ketegangan politik. Apalagi era kontestasi era Perang Dingin di taun 1960-an membawa dan merembes pada ketegangan sampai pada gerakan mahasiswa. Beberapa gerakan mahasiswa yang berafiliasi dan merupakan satu garis ideologi komunisme dan sosialisme (seperti CGMI) satu sisi berhadapan dengan organ gerakan mahasiswa yang berdiri pada sikap anti komunisme pada sisi yang lain.[12] Kebanyakan dari mereka yang sejatinya juga mewarnai kontestasi transisi politik 1966 di mana kekuatan Orde Baru mulai menggantikan posisi kekuasaan Soekarno.

 

Setelah berkuasanya Orde Baru, terutama era tahun 1970-an dan 1980-an, ketika pola pemberangusan dan represi atas seluruh daya kritis mahasiswa terutama dalam kegiatan berpolitik dan berideologi maka terjadi pemerosotan yang luar biasa. Politik NKK/BKK merupakan produk puncak dari upaya serius untuk mendepolitisasi GM. Ruang aktifitas gerakan selalu diawasi. Jikapun kemudian berkembang kegiatan-kegiatan di dalam kampus, ia sekedar berwujud dalam aktifitas-aktifitas instrumental yang berkait dengan persoalan internal kemahasiswaan yang tidak berkait dengan persoalan politik. Kehidupan kampus benar-benar ada dalam tekanan. Birokrasi kampus dibuat untuk sekaligus perpanjangan kekuasaan. Sistem pendidikan juga amat dikontrol sesuai kebutuhan fungsional dan pragmatis pembangunan yang menjadi kredo besar Orde Baru. Sensor dan pelarangan berbagai kegiatan mahasiswa yang bertendensi politis semakin ketat.[13]  Beberapa sebagian gerakan kemudian mentransformasi diri dan bergerak ke bawah tanah melalui pembentukan forum-forum dan kelompok-kelompok studi. Di lain sisi pemerintah melalui birokrasi kampus telah membentuk standar acuan baku dan resmi organisasi dan kegiatan mahasiswa yang direstui oleh negara. Sistem senat mahasiswa dan UKM kemudian muncul di kampus. Tahun 1980-an, kelompok-kelompok studi dan juga jaringan penerbitan pers kampus yang tumbuh subur dan ditahun 1990-an kembali merapatkan diri untuk membangun strategi gerakan terutama masa-masa mendekati krisis politik 1990-an dan memuncak pada transisi perubahan politik tahun 1998. Di tahun 1980-an sampai era 1990-an inilah peran mahasiswa yang kembali mengangkat pentingnya perumusan ideologi semakin berkembang.

 

 

Politik Pasca 1998 : Membaca Wajah Demokrasi Indonesia Saat Ini

 

Sekedar menengok saja, harapan atas perubahan politik dan demokratisasi begitu kuat pada transisi politik 1998 karena sudah tidak relevannya bangunan sistem lama yang sekian lama berkuasa. Semua orang berharap perubahan itu bisa diwujudkan. Bagi rakyat kebanyakan, perubahan itu berarti pengandaian terjadinya perubahan pada tata kelola negara yang lebih baik yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Gelombang harapan itu kian waktu kian menyurut manakala apa yang diartikan sebagai perubahan nasib tidak kian membaik. Tidak menutup mata, ada beberapa prestasi reformasi yang hari ini bisa dirasakan terutama beberapa kebijakan sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis seperti kebebasan pers dan hak kebebasan berpolitik yang lebih longgar. Boleh saja itu menjadi poin kemajuan transisi ke arah lebih demokratis, namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa konfogurasi perubahan itu juga mencipta wajah krisis dan problem sosial yang makin merupa dengan berbagai bentuk.

 

Apa yang difahami sebagai ‘kebebasan’[14] dan ‘keterbukaan’ sebagai unsur demokratisasi dalam bangunan perspektif liberal, tidak begitu saja kemudian bisa mengangkat derajat solidaritas, keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik. Keterbukaan dan kebebasan tidak menutup ruang atas lahirnya manifes eksploitasi baru. Kebebasan lebih bercitra ‘pasar’ ketimbang demokrasi sesungguhnya. Nalar budaya yang dibangun adalah ‘kompetisi’ dan bukan ‘solidaritas’. Warga negara menjadi subjek anonim. Anonimitas mendorong individualisme yang bergerak tak ubahnya seperti kerumunan konsumen pasar. Makna politik akhirnya menyempit tak ubahnya medan transaksional tukar beli. Kemanfaatan politik menjadi memusat hanya pada sejauh mana ia mampu mendorong ‘laba’ atau ’profit’ politik yang terkosentrasi pada minoritas yang terbatas. Bagi Hannah Arendt, politik tak ubahnya akan hanya menjadi ‘pasar’ jika ruang pablik politis terdistorsi oleh nalar kepentingan kapital.

 

Problem menjadi semakin akud, manakala transisi politik demokrasi tidak dibarengi dengan keseriusan mengawal aspek terpentingnya yakni  ‘komitmen keperpihakan’. Komitmen etis tak lagi ada ketika ruang demokratisasi bisa disulap menjadi sekedar ruang kompetisi tanpa batas. Tentu saja yang akan menjadi pemenang adalah mereka yang mempunyai perangkat modal kekuasaan yang lebih terutama kapital sumber daya dan logistik uang. Hukum dan kebijakan yang diharap menjadi pengendali dan pelindung masyarakat sekedar menjadi tangan panjang dari kekuatan pasar. Apalagi senyatanya bahwa klaim transparasi, partisipasi, kebebasan, kemerdekaaan bersuara, hanya berlaku pada momen dan konteks terbatas. Lebih hanya menjadi fiksi dan manipulasi ketimbang sebuah habitus dan budaya politik yang nyata. Pada panggung belakang sudah terproteksi dalam nalar yang sudah baku yakni ‘rasionalitas sarana’ dengan capaiannya jelas yakni ‘kekuasaan tak terbatas’

 

Pemilu sebagai gambaran sederhana atas wujud demokrasi tidak beranjak dari residu persoalan yang makin menguat. Oligarkhi nepotisme kekuasaan pada sistem otoritarianisme tak berubah. Justru pemilu pasca reformasi melahirkan sistem oligarkhi dengan kecenderungan ‘plutokrasi’[15]  yang lebih terdeferiansi dalam berbagai mutualismenya. Kekuatan intervensi modal, money politik, baiaya lonjakan pemilu, kekerasan sosial, dan hilangnya nalar keperpihakan pada kelas rakyat mayoritas justru semakin menguat. Pepatah dan metafora ‘menuang anggur lama dalam botol yang baru’ seolah menjadi kenyataan. Kebebasan kian hari justru menjadi ‘mimpi horor’ bagi jaminan kehidupan manusia. Dengan kebebasan itu pula rezim lama berhasil menutup segala ingatan kolektif massa tentang kejahatan yang pernah diperbuat. Dengan kebebasan pula rezim telah membangun rehabilitasi pencitraan diri. Tak menjadi sulit bagi seorang ‘penjahat masa lalu’ mengubah diri menjadi ‘pahlawan’ pada saat ini. Cita-cita kebebasan dalam sistuasi seperti ini menjadi terasa ‘menjengkelkan’ dan  ‘absurd’. Menjadi mengembang sebagai ‘fiksi’ ketimbang membumi dalam kenyataan.

 

Sedikit meminjam catatan kritis dari Vedi R. Hadiz[16], kenyataannya Indonesia tidak sedang dalam ‘transisi politik’. Pertama, format demokrasi yang sekarang ditegakkan adalah sebuah sistem yang ditandai oleh praktik-praktik politik uang dan kriminalitas politik yang sama sekali tak beranjak dari sistem yang lama yakni nalar politik Orde Baru. Kedua, tidak ada satu sistem kendaraan reformasi murni yang efektif. Ketiga, menurut Hadiz, kerangka perubahan politik yang baru itupun lahir dan berkembang dalam sifat khusus dari kekuatan-kekuatan sosial yang bertarung dalam memperebutkan kekuasaan menyusul jatuhnya Soeharto. Menyoal transisi demokrasi dan analisisnya tentang demokrasi di Indonesia ia secara kritis menambahkan bahwa :“…bahwa demokrasi, dalam kondisi tertentu, tidak kalah bergunanya bagi berbagai kepentingan ‘predatoris’, sebagaimana rezim otoritarian yang antidemokrasi, dengan suatu syarat bahwa kelompok-kelompok dominan ini mampu menguasai dan memanfaatkan lembaga-lembaga demokratik secara paksa[17].  Formasi institusional politik boleh berubah tetapi yang berkuasa tetap rezim dan aktor-aktor yang sama.

 

Jika perjuangan demokrasi di saat ‘rezim totaliter Orde Baru’ lebih menempatkan vis a vis pihak kawan dan lawan yang lebih jelas, perjuangan demokratisasi saat ini justru berhadapan dengan nalar tubuhnya sendiri yakni kebebasan sekaligus para pelaku politik yang ‘predatoris’. Nalar utamanya tetap merampok walaupun membawa jargon demokrasi dan perubahan sebagai klaim politiknya. Sistem oligarkhi lama tidak bergeser. Oligarkhi baru makin menguat dengan berbagai praktik berdemokrasi. Era demokrasi justru menumbuh suburkan ‘kartel-kartel kekuasaan’ yang berorientasi pada kekuasaan modal. Mau tidak mau, krisis demokrasi harus dibaca mempunyai dua problem yakni nalar logikanya sendiri dan praktik relasi kuasa yang berkepentingan atasnya. Barangkali sebagian orang tidak begitu saja setuju dengan premis ini. Namun untuk perluasan sudut pandang, analisis semacam ini perlu menjadi perhatian. Jika poinnya melihat bahwa ‘demokrasi’ adalah sistem yang cukup berkapabilitas menjawab kehendak perubahan, situasi krisis saat ini wajar orang akan bertanya: apakah sedemikian lemahnya prinsip nalar demokrasi berhadapan dengan kooptasi relasi kekuasaan di luar dirinya?

 

 

 

Demokrasi, Kapitalisme Pasar  dan Kembalinya Otoritarianisme

 

Sebagian besar nalar instrumentalis akan lebih bersibuk untuk selalu melihat ini sebagai problem teknis dan prosedural formal kelembagaan. Maka jawabanya selalu merujuk pada kerangka institusional. Sejak reformasi bergulit hingga saat ini, tambal sulam dan perubahan dalam dimensi institusional selalu terjadi, Sekian kebijakan peraturan, pembentukan format kelembagaan dan juga amandemen undang-undang telah dilakukan. Entah didorong oleh antusias dan kegenitan berdemokrasi, bagian dari pembentukan konsensus-konsensus politik baru ataupun memang ‘by desaign’ bagian dari keterkaitan dengan dorongan kepentingan global, perubahan-perubahan konstitusi dan institusi telah berlangsung. Namunpun demikian, situasi tetap tidak beranjak dari nalar lama yang terus terwariskan, terutama pola karakteristik relasi kekuasaan dan kelas dominan yang berkuasa. Warisan ‘otoritarianisme’[18] yang pernah dibangun Orde Baru dalam berbagai dimensi operasinya justru menjamur dan bermetamorfosis dalam rupa-rupa yang baru.

 

Dalam perjalanan berkait momen historis, mungkin transisi demokrasi rezim otoritarianisme Orde Baru menuju perjalanan reformasi politik Indonesia menjadi momen penggalan waktu yang amat berguna untuk menjadi analisis pembuka.[19] Justru secara prinsip sejatinya momen dialektis sebelumnya dalam proses transisi demokrasi selalu akan menentukan momen-momen dialektis setelahnya. Angin demokratisasi yang bergulir begitu kuat pada tumbangnya rezim Soeharto, tidak bisa dipungkiri juga buah interaksi dengan perubahan dan dorongan kepentingan kapitalisme pasar. Berbagai kebijakan deregulasi, privatisasi, debirokratisasi dan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi politik neoliberal berhasil dibentuk. Lebih dari puluhan produk kebijakan berorientasi pada pro pasar kapitalis. Pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah demokrasi menjadi ruang terbuka dan mudah mengundang  intervensi pasar hadir ataukah sebaliknya bahwa liberalisasi ekonomi global (neoliberalisme) yang berperan memaksa sebuah negara membuka diri pada demokrasi?

 

Dalam konteks transisi politik Indonesia, neoliberalisme memang tak hanya menggunakan ruang demokrasi sebagai jargon dan lip service semata. Pasar neoliberal bahkan selalu menagendakan prinsip-prinsip demokrasi yang seluas-seluasnya  terutama upaya memotong intervensi negara yang hanya akan menghambat proses berjalannya pasar. Tetepai prinsip ini tidaklah harus diletakan sama pada konteks kepentingan yang berbeda. Dalam relasi kuasa yang lain ia justru bisa membentuk sebaliknya Prinsipnya kekuatan ekonomi pasar tak menghiraukan apakah sebuah negara demokratis atau tidak, tetapi terpenting yang menjadi mendasar adalah apakah ia cukup bersahabat dan kondusif bagi upaya akumulasi keuntungan kapitalisme pasar atau tidak.[20] Jika justru kontraproduktif, maka tak segan-segan kekuatan kapitalisme pasar akan menggunakan cara dan dalil apapun untuk merubahnya. Menjadi beralasan bahwa upaya sebuah transformasi peralihan kapitalisme pasar pada sebuah negara akan ditentukan dengan format kekuatan sosial politik yang ada. Kebertemuan ini menghadirkan satu bentuk relasi dan artikulasi relasi produksi kapitalis yang khas diantara kepentingan-kepentingan kekuasaan yang berkeleindan.

 

Pieere-Philippe Rey, seorang antropolog Prancis menuturkan dengan sangat baik melalui teori artikulasi kapitalismenya bahwa dalam periode-periode transisi peralihan kekuasaan dalam satu negeri tidaklah dengan begitu saja menghilangkan unsur formasi kekuatan lama dalam tahap tertentu justru memperkuat hubungan eksploitasi-eksploitasi yang sudah ada.[21] Dengan begitu, kapitalisme pasar bisa mendapat bagian untuk terlibat menentukan cara-cara produksi kapitalis yang ingin dibangun. Dalam konteks transisi peralihan Indonesia, tumbangnya rezim Soeharto yang lebih berkarakteristik kapitalisme oligarkhis non demokratis terbatas tidaklah kemudian begitu saja tiba-tiba berganti total. Neoliberalisme dalam banyak hal penting untuk mempertahankan relasi-relasi kekuasaan dengan metamorfosis wajah yang berbeda. Watak kekuasaan tetap sama. Tesis tentang ‘otoritarianisme’ yang masih hidup dan bertahan, dalam penjelasan ini menjadi masih relevan.

 

Cairnya kekuasaan setelah runtuhnya Orde Baru, menurut Hadiz tidak niscaya mengisyaratkan suatu keterputusan yang tajam dengan masa lalu.[22] Konsolidasi perubahan tidak sampai ke jantung perubahan kekuasaan sistem kelola ekonomi politiknya. Alhasil, apa yang menjadi situasi belum terkonsolidasi ini banyak dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan global untukm merombak baju dan penampilannya seraya menciptakan struktur kekuasaan baru yang lebih besar. Era reformasi dan keterbukaan justru disambut dengan berbagai kecenderungan pemberian peluang seluas-luasnya bagi intervensi kepentingan korporasi global. Jika di jaman Orde Baru kekuasaan ekonomi politik global berkolaborasi dengan kalangan terbatas yakni kekuatan kroni birokrasi negara maka melalui wajah pola barunya, korporatokrasi berevolusi  lebih meluas. Era kapitalisme yang terkosentrasi pada segelintir birokrasi negara sudah berakhir dan era neoliberalisme pasar mulai menunjukan taringnya dengan sangat leluasa.

 

Kekuasaan ekonomi global melalui seluruh kebijakan ‘pasar bebasnya’[23]  yang dikeluarkan oleh baik negosiasi dan perjanjian bilateral maupun internasional telah begitu menyebabkan negara mengalami satu dekade besar perubahan. Lembaga-lembaga besar internasional ekonomi juga memainkan pola relasi baru untuk menjadi tangan panjang dari masuknya berbagai kekuasaan tersebut. Tidak ada alasan sebenarnya bahwa negara telah menggunakan keabsahannya sebagai representasi kehendak umum untuk melakukan berbagai kebijakan yang memberi peluang pada hadirnya intervensi negara-negara lain. Namun, langkah ini tetap dilakukan walaupun warga masyarakat tidak pernah berkehendak atas hal tersebut.  Membaca fakta demikian, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa negara itu adalah kondisi alamiah dari berbagai suara dan kehendak masyarakat? Jikapun itu ternyata tidak terbukti, kemudian bagaimana kita mampu mendefinisikan kembali tentang apa itu negara sejatinya?

 

Kekuatan global melalui korporasinya mampu dengan mudah mendesakkan segala kepentingannya dalam berbagai kepentingan sektornya yang strategis di sebuah negara tertentu. Nalar kekuatan pasar selalu berlogika bahwa tak penting lagi ada pembatasan-pembatasan dan regulasi-regulasi yang mengikat hadirnya kepentingan pasar ini. Biarkan pasar berdiri bebas dan maka kesjahteraan umat manusia akan terwujud. Demikian kredo besar dari para penggagas pasar bebas atau neoliberalisme pasar. Dalam sistem neoliberal kekuatan pasar menjadi utama dan negara bangsa lambat laun akan melenyap.[24] Tetapi benarkah demikian? Apakah negara benar-benar sudah melenyap, jika kita menyaksikan kenyataannya bahwa negara dengan seluruh kebijakannya masih saja eksis dan bahkan gencar melakukan langkah-langkah yang menggunakan klaim negara. Tentu saja premis Omahe ini bisa kita maknai sebagai cara baca liberal yang belum tentu tepat. Cara baca yang begitu terburu-buru juga pernah dilontarkan oleh Francis Fukuyama mengenai berakhirnya sejarah (The End of History) di mana ia menganggap bahwa kapitalisme sebagai babak akhir pemanang dari keseluruhan sejarah saat ini.

 

Dalam bentuk, cara dan baju yang yang lain negara justru masih saja kuat dan eksis. Negara pada kenyataannya tidak lenyap melainkan justru bermetamorfosis dan menyesuaikan diri dengan dinamika kepentingan yang ada. Negara telah kehilangan ciri utamanya sebagai yang memegang kedaulatan (sovereignty) dan pelindung warga negaranya.[25] Negara justru lebih memilih dan berorientasi untuk melindungi dan menghamba para pemilik modal dan kekuatan-kekuatan kapital besarnya. Tali pengikat akan determinasi dan intervensi ini dilakukan dengan berbagai kesepakatan-kesepakatan internasional yang memaksa setiap negara harus tunduk pada aturan aturan global tersebut. Tak hanya itu, seperangkat kekuasaan global juga dijelmakan melalui beberapa bentuk kelembagaan internasional yang bertugas untuk menjadi penentu. Ambil contohlah seperti IMF, PBB, World Bank, WTO dan lainnya. Kata kunci bagi kekuasaan ini adalah: pasar bebas, perdagangan bebas, pajak yang rendah, privatisasi dan deregulasi.  Tugas negara akhirnya hanya minimal (minimal state) yakni bertugas untuk melindungi kepentingan para pengusaha dan pemilik modal.

 

Terakhir, mapping awal ini amatlah penting untuk difahami secara ktisis sehingga masing-masing gerakan mahasiswa mampu meletakkan posisi keterlibatannnya secara benar. Kegagalan gerakan mahasiswa biasanya juga amat terletak pada kesalahan dan kelemahan pembacaan kritis terhadap konteks objektif yang mereka fahami. Evolusi perubahan sosial politik dan ekonomi yang banyak melahirkan format dan kemasan baru kekuasaan seringkali membawa sekaligus wajahnya yang semakin rumit dan kompleks. Tentu menjadi kewajiban dari gerakan untuk mampu menangkap perubahan perubahan dan kerumitan-kerumitan tersebut. Transformasi dan metamorfosis gerakan menjadi niscaya dibutuhkan. Pada ujung fungsi yang lain, langkah strategis ini akan meminimalisis kemandegan dan kefrustasian gerakan.

 

 

Jabat erat dan salam juang !!!


[1] Paper ini disampaikan pada diskusi tentang “Sejarah Gerakan Mahasiswa” dalam rangka Up-grading anggota kabinet BEM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Sabtu 28 Mei 2010. Tulisan ini juga hasil tambahan kompilasi beberapa tulisan penulis yang sudah ada sebelumnya.

[2] Pemateri adalah pengamat lepas sosial politik dan sekarang mengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana Yogyakarta. (No Kontak : 081329317843)

[3] Sebagai sebuah identitas, kemunculan penyebutan ‘kekuatan moral’ ini harus dibaca secara lebih kritis. Pada konteks sejarah, penyebutan itu justru dikembangkan oleh kekuatan Orde Baru pada saat itu. Terutama berkepentingan untuk membatasi skup ruang keterlibatan mahasiswa pada dimensi-dimensi praktik politik. Bersamaan dengan itu pula diam-diam ada pentabuan tentang apa yang dimenngerti tentang politik. Situasi semacamk ini bisa dibaca sebagai modus depolitisiasi kekeuasaan untuk meminggirkan gerakan mahasiswa dari fungsi sejatinya yakni gerakan politik kaum muda.

[4] Lahir dan berkembangnya ‘mitos’ terhadap gerakan mahasiswa ini bersamaan dengan terjadinya depolitisasi gerakan. Pada titik yang lain menyebabkan keterpisahan dengan komponen perubahan yang lain yang sejatinya menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Nalar yang kadang sering muncul adalah bahwa gerakan mahasiswa sering kali difahami sebagai sebuah kekuatan yang besar di antara kekuatan politik yang lain. Rasa kemegahan diri ini sering kali menggelincirkan diri gerakan pada situasi keretakan dan keterpecahan konsolidasi gerakan.

[5] Warna ‘spontannya’ bisa dicontohkan dengan kegemaran gerakan yang hanya selalu berkecenderungan untuk merespon isu yang kadang sifatnya elitis tanpa bersabar untuk membangun fondasi dan praktik gerakan secara jangka panjang. Warna ‘parsialnya’ terlihat pada semakin terkurungnya aktifitas gerakan pada kotak aktifitas dan kerja esklusif kelembagaan sendiri-sendiri. Masing-masing gerakan terpisah-pisah dan semakin lemah dalam tingkat konsolidasi.

[6] Pengertian ‘mahasiswa’ tidak hanya terberi karena status fungsionalnya sebagai pribadi yang tercatat secara formal dalam kampus sebagai mahasiswa, melainkan definisi yang melekat pada makna peran dan fungsinya dalam sejarah perubahan sosial.

[7] Lihat, Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Penerbit Prenada, Jakarta, 2010, hal. 326. Gerakan Sosial menurut Eyerman dan Jamison bisa difahami sebagai “Tindakan kolektif yang kurang lebih terorganisir, bertujuan perubahan sosial atau lebih tepatnya kelompok individu yang secara bersama bertujuan mengungkapkan perasaan tak puas secara kolektif di depan umum dan mengubah basis sosial dan politik yang dirasakan tak memuaskan itu”.

[8] Lihat, Rajendra Singh, Gerakan Sosial Baru (terjemahan : Eko P. Darmawan), Penerbit ResistBook, Yogyakarta, 2010, hal. 184.

[9] Ambil contoh jargon dan mitos yang sering terdengar seperti istilah “mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of changes)” pada banyak kasus justru telah menjadi candu yang mengilusi gerakan.  Definisi ini justru dibanyak hal menjadi pujian yang meninakbobokan dari prinsip kenyataan yang ada. Gerakan mahasiswa menjadi terbawa dalam kecenderungan subjektif atau kebanggaan diri yang berlebih. Banyak hal pula justru menghilangkan peran analisis kritis, di mana gerakan sejatinya juga merupakan produk dari relasi struktur masyarakat yang berjalan.

[10] Lihat, Arbi sanit, Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa antara Aksi Moral dan Aksi Politik, Penerbit Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal.  42-43.

[11] Pada era demokrasi parlemen di mana partai-partai berkembang subur terlihat mulai terbukanya aktifitas politik aliran dan pilitik ideologi masing-masing kekuatan politik. Masing-masing kekuatan  tersebut juga menyertakan barisan pendukung yang dilembagakan dalam berbagai bentuk kelompok mahasiswa dan pemuda.

[12] Pada kenyataannya, ‘gerakan mahasiswa’ yang berdiri pada pilihan ‘anti komunis’ ini banyak diberi ruang dan dukungan oleh Tentara pada waktu itu. Satu sisi kepentingan tentara dalam upaya terlibat menggeser kekuasaan Soekarno amatlah kentara. Setelah keberhasilan tahun 1966 dan berkuasanya Orde Baru yang dipimpin Soeharto, banyak aktifis 66 ini masuk dalam jajaran kekuasaan dan pimpinan negara. Catatan menarik tentang situasi ini bisa dibaca pada: Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran, LP3ES, Jakarta, 1983.

[13] Momen sejarah yang amat menentukan dari lahirnya sistem represi ini dapat terlihat pada respon kekuasaan Orde Baru terhadap geliat resistensi mahasiswa di tahun 1974 yang kemudian akrab disebut sebagai peristiwa Malari (Peristiwa 15 Januari 1974). Dalam keputusan Menteri Pertahanan Negara, M Pangabean, ada sedikitnya tiga langkah untuk merespon peristiwa tersebut yang salah satunya ikut berpengaruh pada kehidupan GM: Pertama, demontrasi yang menurut pengalaman menimbulkan kekacauan-kekacauan dalam masyarakat tidak dibenarkan lagi; Kedua, menertibkan pemberitaan dalam pers/surat kabar; Ketiga, menertibkan kehidupan dalam universitas-universitas/sekolah-sekolah agar tidak digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik. Lihat, Marzuki Arifin, Peristiwa 15 Januari 1974, Publishing House Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 339 dikutip dalam buku Ignatius Haryanto, Indonesia Raya Dibreidel, Penerbit LKIS, Yogyakarta, 2006, hal. 43.

[14] Apa hakikat ‘kebebasan’ dalam ‘korelasinya’ dengan kehidupan masyarakat warga dan potensi-potensi negativitasnya bisa melihat tulisan Fitzerald K.Sitorus, “Masyarakat Warga dalam Pemikiran G.W.F Hegel” dalam buku: F. Budi Hardiman, Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 201o, hal. 123.

[15] Sistem ‘plutokrasi’ lebih menunjukan kecenderungan sistem yang beradaptasi pada praktik lanjutan demokrasi representatif liberal dengan capaian-capaian prosedural terbatas dan lebih beradaptasi pada ‘kekuasaan otokrasi’ yang lihai memainkan  manipulasi-manipulasi dalam pemilu.,

[16] Lihat, Vedi R. Hadiz, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Indonesia Pasca-Soeharto, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2005, Kerangka mendasar teoritik dari buku ini  dituliskan bahwa “Kerangka Institusional kekuasaan dapat berubah–misalnya ke arah yang lebih demokratis dan terdesentralisasi  sebagaimana di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto-tetapi relasi kekuasaan yang menopangnya mungkin saja bertahan dalam konteks intitusional yang baru”.

[17] Lihat, Vedi R. Hadiz, Ibid, hal. 271.

[18] Lihat, Baskara T Wardaya, dkk., Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia, Penerbit ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Jakarta, 2007.

[19] Tidak berarti melupakan dan mengabaikan keterkaitan momen transisi politik sebelumnya seperti transisi naiknya Orde Baru 1966 dan setelahnya, tetapi setidaknya momen transisi 1998 membuktikan secara nampak bahwa diskursus dan eufoia demokrasi begitu luar biasa dirasakan. Perubahan-perubahan sistem  baik aturan dan kelembagaan demokrasi juga begitu gegap gempita. Tidak harus dulu memberi penilain dan kritik pada moment perubahan ini, namun sebagai sebuah penggalan sejarah, ia menarik untuk dicermati. Artinya pula tidak bisa dipungkiri bahwa ekspetasi dan harapan politik atas perubahan menuju demokrasi yang sejati begitu besar hadir dalam pandangan dan pikiran hampir keseluruhan rakyat Indonesia.

[20] Lihat dalam kasus krisis politik demokrasi di Burma (Myanmar) yang pernah berlangsung. Rezim junta milkiter justru selalu dipertahankan oleh kekuatan kapitalisme liberal karena fungsi manfaat keuntungannya yang besar ketimbang menggantikannya dengan sistem demokrasi rakyat. Kebijakan Liberal tidak semerta-merta mampu menggantikan “rezim militer yang otoriter”  menjadi sitem “politik yang demokratis”. Diambil dari tulisan Katherine Barbieri “The Liberal Illusion: Does Trade Promote Peace (2002), yang dikutip oleh Ronny Agustinus, dalam “Rezim Militer dalam Ilusi Kaum Liberal”, di Jurnal ‘KONSTALASI’, edisi 2, Oktober 2007.

[21] Lihat, Pieere-Philippe Rey, Les Aliances des Classes, dikutip dari tulisan Aidan Foster-Carter, “The Model of Production Controversy”, New Left Review, no. 107, Jan-Feb, 1978.

[22] Lihat, Vedi R. Hadiz, Ibid, hal. 216.

[23] Untuk mendapat gambaran tentang sejarah ‘perdagangan bebas’ dan beberapa implementasi praktiknya bisa dilihat di, Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work: Mensiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil, Penerbit Mizan, Bandung, 2007.

[24] Lihat, Kenichi Omahe, The End of The Nation State, New York : Simon and Schuster, 1995. Beberapa anggapan ini meyakini bahwa negara sudah saatnya melenyap karena akan mengganggun berjalannya mekanisme pasar. Kenichi Omahe dalam bukunya The End of Nation State begitu amat yakin bahwa pada era sekarang tidak ada lagi tapal batas yang dimaksud dengan sebuah negara. Lenyapnya negara adalah sebuah keharusan karena peran negara sudah tidak lagi menentukan bagaimana sistem ekonomi politik saat ini berjalan. Apa yang sejatinya sekarang berjalan adalah kekuatan korporasi pasar. Tak ada lagi yang bisa disebut sebagai hasil dari produk negara.

[25] Lihat, I. Wibowo, Negara Centeng : Negara dan Saudagar di Era Globalisasi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 6.

Bercermin dari Kasus 98,Mulai menata Gerakan yang Berserak

Bercermin dari Kasus 98,Mulai menata Gerakan yang Berserak[1]

Oleh arif saifudin yudistira*)[2]

Tugas paling mendesak sekarang ini bagi kaum kiri di Indonesia adalah  menuntaskan revolusi demokratik (menghapuskan militerisme) sekaligus menyiapkan rakyat untuk  menghadang bahaya baru yang  bernama neo-liberalisme. Tugas ini harus dilakukan dengan membangun wadah-wadah bagi kelas pekerja, tani, kaum miskin kota dan mahasiswa. Wadah-wadah ini harus secara sinergis dapat bekerja sama satu sama lain dalam bentuk aliansi, koalisi atau front dalam  taktik perjuanganya serta mampu menbuat platform minimal  untuk memperbesar kekuatan. Tugas-tugas itu harus sesegera mungkin dilaksanakan, sebelum kekuatan pro-neoliberalisme menjerumuskan rakyat dalam kebangkrutan  atau dimanipulasi oleh sentimen-sentimen primodial yang menggunakan agama, ras dan suku untuk membelokan kesadaran sejati rakyat.

(budiman Sujatmiko KPP PRD)

Perjalanan sebuah bangsa tidak akan mungkin dilepaskan oleh fenomena sosial,ekonomi, maupun politik yang senantiasa mengiringi langkah dalam setiap perubahannya. Faktor inilah yang menentukan kemana sebuah bangsa ini akan berjalan. Fenomena ini sudah terbukti di berbagai belahan dunia. Kondisi sosial, ekonomi,dan politik mempengaruhi dan berpengaruh kemana sebuah bangsa ini akan berjalan ke depan. Oleh karena itu, para pendiri bangsa sudah memiliki satu platform dan visi besar yang melihat perkembangan sejarah dan dinamika bangsanya yang mempunyai satu landasan yang kokoh yang melandaskan pemikirannya pada isu-isu sosialis dan kesejahteraan rakyat yang termaktub jelas di pasal 33 UUD 45 dan juga pasal-pasal lain yang memberikan jaminan kepada rakyat akan pekerjaan, penghidupan yang layak, serta jaminan akan anak-anak terlantar dan fakir miskin.

Selama beratus-ratus tahun lamanya negeri ini dijajah oleh bangsa barat, negeri ini dihisap, dirampas kekayaan alamnya, negeri yang begitu kaya, disulap menjadi negeri pengemis karena tidak adanya karakter pada kaum elit”[3]. Kelemahan karakter dari kaum elit inilah yang menimbulkan negeri ini tidak mampu keluar dari belenggu jerat asing melalui lembaga-lembaga donor, utang, dan juga privatisasi BUMN dan kebijakan neo liberal lainnya. Sudah sejak semasa pemerintahan sukarno indonesia terlilit hutang, dan hutang inilah yang menjadi pintu masuk penjajahan asing melalui berbagai produk undang-undang, deregulasi, dan juga melalui portofolio[4]. Jerat utang ini bahkan sudah diprediksi lama oleh penasehat IMF dengan mengatakan : Meskipun menggunakan asumsi yang sangat optimis tentang neraca pembayaran dan perkembangan anggaran indonesia, dan ditambah dengan asumsi bantuan luar negeri yang besar dan berkelanjutan, saya tidak bisa tidak untuk tidak setuju dengan kesimpulan IMF dan international Bank for Reconstruction and development bahwa pembayaran dengan skala sebesar ini sampai beberapa tahun mendatang pun tetap di luar jangkauan kapasitas keuangan indonesia[5].

Artinya, jelas sudah bisa kita ketahui bersama, utang indonesia inilah yang menjerat bangsa ini menjadi bangsa pengemis sebagaimana yang dikatakan pramudya karena para pemimpin kita bermental inferior sebagaimana konteks pada masa feodalisme dan kolonialisme, para raja kita bahkan lebih rendah dan direndahkan dihadapan para gubernur jenderal belanda[6]. Dari hutang itulah lahir beberapa kesepakatan dan barter perjanjian berupa LoI yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang harus dipatuhi negeri ini. Hal ini adalah skenario besar dari GATT, WTO, world bank, IMF, dan juga sampai pada perjanjian regional misalnya AFTA.

Isu-isu tentang tanah, isu-isu tentang dominasi ekonomi, serta isu-isu pemiskinan struktural dari negara telah ditentang oleh banyak fihak di berbagai belahan dunia. Vandana shiva, aktivis intelektual terkemuka india mengatakan pada forum G-20 di canada :”Sesungguhnya persoalan dunia terasa teramat besar,untuk diputuskan oleh dua puluh orang saja. Kedua puluh pimpinan tersebut sebenarnya tidaklah benar-benar mewakili apa yang seharusnya menjadi masa depan umat manusia”.[7]Begitu juga Jayati Ghosh mengatakan : “yang paling lucu adalah semakin gencarnya pemerintah mengumumkan pemotongan budget dan juga dengan cara lain untuk memras out saving atau tabungan didalam ekonomi, semakin membuat pasar saham(bond market) menjadi lebih buruk kondisinya. Perbedaan suku bunga menjadi semakin meningkat dan semakin terlihat tanda-tanda kepanikan investor di pasar utang negara(SUN).Apa yang kita lihat ini adalah kebodohan para ekonom sebagai pengambil keputusan publik yang pada akhirnya hanya melahirkan kepanikan semata[8].

Mengapa ini penting kita jelaskan, sebab logika neoliberalisme menentang dan melumpuhkan konsepsi-konsepsi kedaulatan tanah, pangan, ekonomi, sosial, politik, bahkan juga hingga kebudayaan. Kaum kapitalis neoliberal percaya untuk memenuhi kebutuhan modal yang besar, negara berkembang harus melakukan liberalisasi psar modal. Proses liberalisasi pasar modal ini memberikan resiko yang sangat besar,karena pergerakan modal tidak dapat diprediksikan dan dikontrol,sehingga pada suatu massa akan mengalami booming dan berpotensi menimbulkan inflasi dan dimasa yang lain, modal dapat lari seketika dan akan mengakibatkan krisis dan resesi ekonomi yang parah(joseph stiglitz,2003).

UU PM no.7 tahun 2007 adalah pintu masuk untuk menghabisi kedaulatan pangan dan kedaulatan ekonomi melalui perampasan tanah dan sumber daya alam. Melalui undang-undang inilah penghisapan oleh para MNc dengan kontrak karya(KK) pertambangan, Kontrak production sharing(KPS)migas, kontrak kerja batubara(KKB). Hak guna usaha(HGU) perkebunan dan properti serta hutan tanaman industri(HTI)dan hak penguasaan hutan(HPH)sektor kehutanan.

Sampai saat ini ada 175 juta hektar dikuasai asing(93%) dari tanah indonesia. Perusahaan Chevron,Exxon, British petronium,Shell, Petro china, China national Offshore oil corporation(CNNOC),dll. Freeport, dan newmont di papua dan NTB yang mengeksploitasi emas, dan lain-lain.

Negara dikalahkan oleh perusahaan batubara bakrie, sehingga mengakibatkan pemerintah harus mengikuti kebijakan kenaikan biaya listrik karena batubara kita dikuasai oleh swasta bukan negara. Bahkan dalam sisi perminyakan, subsidi semakin lama semakin dicabut, dan disetting akan dipindah ke pertamax yang berakibat monopoli perusahaan minyak multinasional beberapa tahun kedepan[9] .

Kebijakan neoliberalisme yang dijalankan oleh pemerintahan SBY-budiono semakin kentara, semakin banyak perusahaan multinasional yang menancapkan tangannya di negeri ini, selain itu, juga semakin mutlak kemiskinan absolut yang muncul di negeri ini. Meski pemerintah menggembor-gemborkan mengurangi angka kemiskinan, tapi kenyataannya bila menggunakan data raskin dan data jamkesmas 76,4 juta orang masih menerima raskin dan jamkesmas.(data kebohongan SBY).

Berharap-harap cemas pada gerakan mahasiswa

            Tidak adanya oposisi yang real dalam kondisi seperti ini menuntut lahirnya platform strategis yang perlu dimunculkan oleh gerakan mahasiswa. Meski harapan itu kian surut, dengan penekanan dan pressure politik yang dilakukan oleh SBY selaku pengemudi rezim ini melalui pressure structural maupun pressure cultural melalui NKK /BKK dan lobi-lobi elit pada tingkatan structural.

Sehingga gerakan perlawanan saat ini cenderung berada pada satu penyatuan elemen-elemen gerakan yang se- ide saja melalui konsolidasi demokrasi. Ini rentan pada klaim-klaim politik pada satu sisi, tapi pada sisi lain akan menguatkan bargaining position dan mengembalikan posisi gerakan mahasiswa pada konsepsi ideal yang memang dibangun mahasiswa sebagai gerakan kritis transformative, revolusioner.

Adi Sasono (1984) melihat wajah mahasiswa dibedakan atas 3 pola reaksi: pertama, pola kegiatan (kelompok studi) yang sifat­nya lebih kontemplasi pada pemikiran teoritis; kedua, pola kegia­tan (dalam bentuk pergerakan dan LSM) yang cenderung melakukan aktivitas nyata pada masalah sosial masyarakatnya; ketiga, pola kegiatan mahasiswa yang oportunistik karena semata-mata belajar untuk mengejar karier “studi”. Melihat pola gerakan mahasiswa dari ketiga hal itu, mahasiswa cenderung pada bentuk ketiga yang opportunistik dan semata-mata belajar untuk mengejar karier “studi”.

Untuk menghadapi posisi saat ini diperlukan dua pola mahasiswa yang pertama adalah konsentrasi dan pemikiran teoritis, dan kedua mahasiswa yang responsif terhadap  perkembangan masyarakat saat ini yang melakukan gerakan kritik terhadap pemerintah. Sinergi antara mahasiswa koseptor dan mahasiswa praktis akan melahirkan gerakan yang mantap, kokoh untuk memantapkan posisi mahasiswa dan penyadaran masyarakat.

Di satu sisi gerakan mahasiswa memegang peranan penting untuk memegang lokomotif perubahan. Kemampuan gerakan mahasiswa sebagai gerakan kepeloporan akan bisa dimulai dari gerakan mahasiswa yang berorientasi pada masa depan, bertumpu pada wawasan kebangsaaan, serta berlandaskan pada cita-cita UUD 45 yang asli ini yang mampu mengkondolidasikan elemen-elemen masyarakat yang ada dengan menciptakan isu popular yang mampu ditangkap masyarakat bawah, juga difahami para elit politik kita serta dengan cara-cara elegan yang mampu menyadarkan elemen bangsa kita.Sebab, bangsa yang sakit ini, perlu bangun dari tidur panjangnya dengan membangkitkan kesadaran massa untuk melakukan gerakan dalam rangka mewujudkan cita-cita para founding fathers kita yakni merdeka 100 % dari segala bentuk kolonialisasi dan menegakkan prinsip berdikari.

Kondisi objektif saat ini

            Model demokrasi yang saat ini berlangsung di negara kita adalah “demokrasi kriminal” yaitu demokrasi yang telah dibajak oleh kekuatan utang dan oligarki sehingga tidak akan memberi manfaat untuk rakyat banyak. Demokrasi ini hanya meningkatkan kesejahteraan eksekutif dan legislatif. Anggaran belanja dpr mencapai 19,5 trilliun,4 kali lebih besar dari Angka jaminan nasional kesehatan 2010. Beberapa kondisi yang mendukung terjadinya perubahan diantaranya :

  1. Mayoritas kalangan intelektual tidak ada yang mendukung pemerintahan SBY-budiono kecuali para intelektual istana. Hal ini sama dengan kondisi pemerintahan suharto.
  2. Media dan juga alat komunikasi sudah smakin menghindari dan tidak mendukung pemerintah dan juga lebih berfihak pada kekuatan rakyat yang tidak tahan dengan penindasan dari pemerintah dan slah urus dari negara.
  3. Para aktifis pro demokrasi sudah sepakat rezim neolib sby sudahselayaknya diturunkan. Mahasiswa, buruh, tani, dan kalangan lsm yang pro rakyat senantiasa bersatu pada satu kesepakatan bersama menurunkan rezim neolib SBY.
  4. Tokoh agama sudah sepakat bahwa SBY budiono adalah rezim pengkhianat dan inskonstitusional[10].
  5. Rakyat yang semakin sengsara dan angka bunuh diri indonesia yang melebihi jepang. Menunjukkan negeri ini semakin rentan menjadi negara gagal. Bahkan penelitian menunjukkan indonesia adalah negara yang berpotensi rentan krisis pangan yang sangat parah.

Alasan Konstitusional

            Alasan yang paling logis adalah para tokoh lintas agama sudah menyatakan bahwa rezim neolib-SBY inskonstitusional dengan sederet kebohongan publik dan juga kasus-kasus besar yang tidak bisa diselesaikan pemerintah baik persoalan ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Dari kasus century, kasus mafia pajak, kasus rekening gendut polri, kasus lapindo, dan kasus korupsi di berbagai daerah yang tak kunjung usai. Selain itu, kebijakan pemerintah telah mengkhianati pasal 33 UUD 45 yang melandaskan ekonomi kita pada ekonomi kerakyatan tetapi telah berganti kepada ekonomi neo liberal.

Selain itu secara substansi demokrasi  sebagaimana dijelaskan oleh amien rais yaitu partisipasi masyarakat dan juga kesejahteraan rakyat. Bagaimana negara memenuhi hak-hak dasar warganya. Ironisnya negara malah memberi kewenangan kepada asing untuk memberikan tanah dan alat produksi kepada asing,tetapi rakyat justru kelaparan.

Evaluasi dan bagaimana format gerakan kedepan

Catatan pada reformasi 98 adalah normalisasi ekonomi dan ekspansi modal di tengah melemahnya law dan order atau liberalisasi politik yang tidak dibarengi reinstitusionalisasi menyebabkan indonesia belum mampu keluar dari keterpurukan,sehingga dampaknya yang mengkhawatirkan terhadap kebangsaan dan integrasi teritorial.[11] Akibatnya, di era reformasi yang belum juga tuntas, atau boleh dikatakan melenceng, timor-timur melepaskan diri menjadi negara sendiri pada masa habibie tahun 1999. Pada saat itu juga muncul gerakan serupa di aceh, irian jaya, dan beberapa daerah lainnya. Oleh karena itu, ketika kita mau mengusulkan perubahan apapun itu, perlu melihat kondisi dari kesatuan dari para elemen masyarakat yang perlu dikuatkan agar perpecahan yang sudah dialami ketika 98 dan kelemahan law and order(hukum dantatanan masyarakat) tidak berulang di masa kini.

Kedua, tidak adanya para aktor intelektual yang konsisten mengawal cita-cita reformasi yang diusung. Sehingga elit politik dan bandit-bandit yang mengisi pemerintahan cenderung rakus dan memperkaya diri. Dari situlah, perlu kita kuatkan elemen-elemen mahasiswa dan masyarakat untuk mengawal siapa yang akan menggantikan pemerintahan ketika negeri ini krisis kepemimpinan. Cara ini bisa dilakukan dengan cara penyatuan dan konsolidasi yang massif sehingga kepentingan2 atau penumpang gelap tidak ikut dalam proses ini.

Ketiga, Persoalan konsep reformasi ataukah revolusi. Reformasi memang dapat berlangsung  “damai” atau “revolusioner”.  Perubahan damai  menghendaki gerakan dengan sifat damai dan evolusioner,  disebut  peaceful reformStrategi utamanya dengan akomodasi melalui lembaga-lembaga politik  dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk pembaharuan-struktural. Langkah ini merupakan prasyarat bagi pembaharuan-sosial. Reformasi didasarkan atas ide-ide, gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran tentang perencanaan demokratis, sebagai alternatif terhadap perluasan monopoli, dengan sikap dasar bahwa monopoli embrio dari sistem kapitalis-liberalisme yang cenderung  memusatkan kekuasaan pada sekelompok orang di tingkat elit kekuasaan, jauh dari kontrol  publik, serta secara ekonomik telah membatasi kesempatan kerja(MT arifin.2009).

Reformasi-revolusioner (revolutionaryreform), gerakannya cenderung menuntut  runtuhnya suatu rejim yang sedang berkuasa dalam suatu pergolakan total,  sehingga akan melahirkan suatu orde yang baru. Perubahan merupakan suatu interlude singkat  antara dua bentuk masyarakat statis, yakni: antara masyarakat tak-adil dan bobrok (yang tidak dapat diperbaiki), dengan masyarakat rasional dan harmonis, yang tidak perlu diperbaiki lagi.[12]  Strateginya progresif, dengan menciptakan kondisi  yang memungkinkan berlangsungnya aksi-aksi massa, dan dalam kondisi-kondisi mana elit kekuasaan dapat dilibatkan dan dikalahkan dalam adu kekuasaan yang konfrontatif. Untuk itu butuh  kematangan melalui kritik-kritik kuat terhadap peradaban kapitalis, struktur sosial, sistem produksi dan seluruh basis logikanya. Program jangka pendeknya adalah perubahan parsial “segera” dengan kualitatif total atau alternatif-total, karena  program yang menggabungkan semua tuntutan dan keluhan masyarakat dianggap  tidak punya visi yang lebih luas dengan koherensi yang esensial.(MT arifin.2009)

Jika kita membandingkan dua bentuk keberlangsungan reformasi, keunggulan dari reformasi-damai adalah pada prosesnya yang akan mengubah keadaan secara sistematik dan kuat ke arah demokrasi. Namun prosesnya yang berbelit-belit  sering membuat orang menjadi tidak sabar, dan membutuhkan keberanian untuk terus menerus beradu argumentasi dengan kemampaun komunikasi politik yang kuat dan mendasar. Keunggulan dari revolutionary-reform terletak pada kemampuan untuk membangkitkan aspirasi-aspirasi yang mengandung  perubahan radikal. Tetapi  hanya mungkin terjadi manakala gerakannya yang revolusioner mampu melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pemimpin dan pendidik, yang dikembangkan melalui konfrontasi-konfrontasi dan perdebatan bersinambung pada tingkat lebih rendah. Sehingga mendorong partisipasi, meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik di lapis bawah, serta memperluas wacana perubahan itu ke luar organisasinya melalui Alliance for Progress.

Namun transisi demokrasi secara cepat menghadapi banyak kesulitan, karena perubahan aturan main dari otoriter ke demokrasi bisa membuka kemungkinan peluang ketidakstabilan politik. Suasana seperti ini sebagaimana ditandaskan Mochtar Mas`oed,[13] justru hanya mendorong munculnya gerakan-gerakan perubahan yang umumnya didominasi oleh tokoh-tokoh yang tidak setia kepada tujuan demokrasi. 

Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia pasca perubahan reformasi 1998, sebagian besar dipengaruhi kombinasi reformasi damai dan revolusioner, beserta konsekwensi dan ekses-eksesnya.  Apa  mengemuka dalam tema aksi-aksi protes untuk perubahan,  adalah  “pergantian rezim kekuasaan” (Turunkan Soeharto; hapus 5 UU Politik; hapus Dwifungsi ABRI, dll) dengan kecenderungan-kecenderungan berpihak kepada mereka yang selama masa Orde Baru dianggap terpinggirkan, misal Polri vs ABRI, TNI-AL vs TNI-AD, Daerah vs Pusat, Pakorba vs Orba dll.  Kuatnya gagasan tentang perubahan rejim kekuasaan ketimbang dari reformasi yang  matang, menyebabkan Indonesia tidak memiliki konsep-konsep tentang reformasi dalam proses dan perubahan-perubahan sebagai target demokrasi yang memadai. Pada tahap awal, perubahan berhasil membangkitkan kebebasan  dan suasana demokrasi yang lebih terbuka.  Pelaksanaan pemilu yang bersifat langsung dan terbuka (2004), telah membangun proses reidentifikasi politik melalui simbol-simbol dan kebersamaan, serta mendorong pelibatan peran politik yang lebih ekspresif, baik secara orang per orang, kelompok ataupun dalam lapisan-lapisan masyarakat  secara lebih intensif. Namun  proses-proses itu yang terus berlangsung hingga sekarang terasa menjadi amat gamang, serta menimbulkan banyak kritik dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Banyak agenda yang tidak jalan.

Menghadapi tantangan seperti itu,  lembaga-lembaga mahasiswa memiliki kewajiban untuk   mengembangkan “wacana-wacana” tentang Indonesia masa depan. Di samping “agenda-agenda” yang bersifat evaluatif tentang  arah dan praktek reformasi yang telah berjalan di Indonesia, hingga sampai pada saat sekarang. Ini tentu untuk memfungsikan pergerakan mahasiswa sebagai kekuatan kontrol.  Persoalan  teori perubahan dan residu dari agenda reformasi seperti telah dibahas, banyak dapat dijadikan analisis tematik, guna mengembangkan pandangan-pandangan dan sikap-sikap pergerakan. Juga hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan keadaan, tuntutan perubahan dan prioritas kebijakan pemerintah, serta hal-hal lain yang penting dan urgen untuk tumbuhnya “kesalihan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Seperti kesadaran kemajemukan (the ethics of pluralism)  dan penguatan civil ethics,  yaitu nilai-nilai kehidupan sipil yang menekankan pada kebebasan, persamaan dan perdamaian, sebagai prinsip yang harus dipraktekkan oleh setiap pemimpin politik.

Tidak kalah pentingnya, kesiapan dari para mahasiswa sebagai eksponen bangsa untuk mengembangkan kerjasama (antar organisasi, kelompok dan kampus) dalam agenda-agenda pergerakan, melalui suatu “draft akademik” yang kuat. Di sini: sikap yang kritis, ketajaman bahasan (intelektualisme), keberpihakan pada rakyat banyak (populis) dan karakter organisasi (pergulatan kesadaran iman dan keindonesiaan),akan menentukan visi pergerakannya. Khususnya dalam rangka pengembangan alliance for progress guna memperjuangkan gagasan-gagasan pembaharuan yang dibutuhkan Indonesia menghadapi konstelasi internasional. Baik  politik, ekonomi dan kebudayaan serta ekologi dan solidaritas kemanusiaan; juga implikasinya terhadap masyarakat di tingkat lokal. Hal itu menjadi semakin penting, manakala kita berpikiran bahwa tahun 2009 Indonesia harus sudah mengakhiri era transisional dan menjadi negara yang benar-benar demokratis (sesuai pemikiran tentang fase transisi politik harus ada batasnya untuk kedewasaan sistem multipartai).

Akhirnya, secara umum hakekat dari pergerakan mahasiswa adalah perubahan. Ia tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan, digantikan oleh situasi yang dianggap memenuhi harapan. Menurut Altbach, [14] dua fungsi gerakan mahasiswa sebagai proses perubahan, yaitu efektivitasnya untuk menumbuhkan perubahan sosial (karena mereka merupakan bagian dari persamaan politik yang konsisten, penting dan bahkan absyah), dan mendorong perubahan politik (karena kondisi politik dalam negeri di suatu negara dunia ketiga bisa mengubah lingkup dan dampak keterlibatan politik mahasiswa). Karena itu diperkirakan pergerakan mahasiswa akan tetap memainkan peran sangat aktif, dan sesekali memainkan peran efektif dalam persoalan-persoalan politik. (MT arifin.2009).

 

 

 

 

 


[1]               Makalah insy. Disampaikan pada jumat 25 februari pada kajian KBM UAD 2011

[2]               Penulis adalah aktivis IMM, diamanahi di DPM menjadi ktua tahun 2009/2010, menlu tahun 2010/2011, presidium kawah institute indonesia, pendiri komunitas tanda tanya UMS.

[3]               Lih. Pembukaan pada masyarakat konsumsi oleh jean paul baddrillard.

[4]               Pada masa setelah kemerdekaan soekarno dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi kita dari penghisapan asing. Pada awal kemerdekaan walaupun kemerdekaan baru diakui secara resmi oleh masyarakat internasional, akan tetapi proposal utang luar negeri sudah diajukan sejak tahun 1947. Bahkan di tingkat wacana, diskusi tentang arti penting utang luar negeri berlangsung sejak november 1945. Yang mencengangkan, pengakuan kemerdekaan indonesia harus dibayar dengan pengakuan utang indonesia kepada negeri hindia belanda. Sehingga pada tahun 1950, pemerintah memiliki dua utang luar negeri pertama warisan hindia belanda sebanyak US $ 4,3 miliar dan utang baru US $ 3,8 miliar. Setelah itu, utang luar negeri baru terus mengalir. Dalam periode 1951-1956, utang luar negeri yang dibuat pemerintah masing-masing berjumlah : Rp. 4,5 miliar, rp. 5,3 miliar,Rp. 5,2 miliar, Rp. 5,2 miliar, Rp.5,0,miliar, dan Rp. 2,9 miliar. Kemudian, kondisi politik yang mempengaruhi ekonomi indonesia pada waktu itu adalah peristiwa konfrontasi indonesia dengan malaysia pada tahun 1964, yang kemudian Soekarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan inggris, ini adalah proses nasionalisasi kedua setelah perusahaan-perusahaan belanda dinasionalisasi tahun 1956. Bahkan sampai saat ini utang indonesia yang harus dibayar dan total bunga yang harus dilunasi adalah sebesar Rp.482 trilliun.

[5]                 Lihat Kebijakan Fiskal,pemikiran, konsep dan implementasi,KOMPAS 2009. hal. 327, Abs 1969, hal 14.

[6]               Lihat. Max Havelaar karya multatuli. “Orang jawa sifatnya pemurah, terutama dimana ia hendak membuktikan kasihnya kepada kepalanya, kepada keturunan orang-orang yang dipatuhi oleh orangtuanya; dan ia merasa kurang hormat kepada junjungannya turun-temurun, jika ia menjejak keraton tanpa membawa persembahan”.

[7]               Lihat Free trade watch,Jakarta hal.9 IGJ[institute for global justice].oktober 2010.

[8]               Ibid. Hal 12.

[9]               Diskusi dengan rizal ramli. 10 februari 2011

[10]             Lihat. Kompas 7 februari 2011.yang ditulis ahmad syafii maarif “main api terbakar”

[11]             Lihat MT arifin dalam buku 10 tahun kerusuhan reformasi, solo bangkit hal.12,SOLO POS.2010.SOLO.

[12]             Hirschman, op.cit., hal 359

[13]             Mochtar Mas`oed, Negara, Kapital dan Demokrasi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal. 17

[14]             Philip G. Altbach, Politik dan Mahasiswa Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 7-17

Demokrasi dan Keadilan Sosial Di Indonesia Oleh: Zain Maulana

Demokrasi dan Keadilan Sosial Di Indonesia[1]

Oleh: Zain Maulana[2]

Indonesia barangkali satu-satunya Negara yang memiliki kekayaan terbesar di dunia baik sumber daya alamnya maupun kekayaan budaya. Kekayaan itulah yang menjadikan sejarah bangsa ini penuh dengan beragam cerita. Mulai dari kolonialisme hingga pertarungan politik dalam negeri seperti pertarungan antar kelompok agama dan nasional, pemerintah dan komunisme, dll.

Patut kita sadari bahwa faktor utama kolonialisme datang ke Indonesia karena terpikat sumber daya alam Indonesia yang berlimpah hingga mampu menjadi salah satu sumber alam yang menghidupkan perdagangan ekonomi negara kolonial. Negara kolonial datang tidak saja menguras sumberdaya alam, tetapi juga memengaruhi struktur politik dan sosial masyarakat Indonesia. Struktur sosial-politik masyarakat Indonesia – terutama Jawa- pada masa itu yang sedang berada dibawah kekuasaan kerajaan, dimana sistem hierarki sangat kuat dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin hegemonik pasca datangnya kolonial yang memanfaatkan struktur sosial-politik masyarakat yang sudah ada dalam penjajahan yang mereka lakukan. Sebagian besar raja-raja di Indonesia mampu dikooptasi oleh penjajah kolonial yang mendapatkan bagian keuntungan dari proses pengerukan sumber daya tersebut. Situasi ini merupakan kondisi dimana perpaduan antara penguasa politik dengan pemilik modal (VOC) saling berkolaborasi membentuk satu rezim dalam mengeruk sumber daya alam. Tahap ini pula yang kita kenal dengan nama politik pecah belah kolonial.

Kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama hingga memberikan pengaruh yang dalam dan barangkali masih terasa hingga saat ini. Kolonialisme itu bukan tanpa perlawanan, kita dapat melihat perlawanan terus-menerus dilakukan hingga mencapai puncaknya secara politik yaitu revolusi kemerdekaan 1945. Revolusi ini tentu menjadi titik tolak yang penting dalam sejarah Indonesia, sebab momentum itulah yang menjadi titik berangkat Indonesia sebagai negara berdaulat, meskipun Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949.

Pasca Revolusi Kemerdekaan

Setelah revolusi 1945, Indonesia berada dalam pusaran politik sosialisme-nasionalis-religius yang menjadi aliran politik bagi sebagian besar para elit politik Indonesia. Masing-masing kekuatan meksipun sepakat untuk melawan kembalinya penjajahan colonial, namun tidak berarti situasi politik domestik berjalan tanpa dinamika. Masing-masing kekuatan berusaha memasukkan ide-ide pikiran alirannya dalam membentuk Negara Indonesia termasuk ke dalam dasar-dasar Negara. Meskipun demikian, secara umum semua pihak yang saling bertarung itu pada dasarnya sepakat untuk memilih demokrasi sebagai sistem politik Indonesia yang memuat kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.

Pilihan atas demokrasi itu setidaknya karena dua alasan utama. Pertama, demokrasi dianggap paling cocok dengan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang beragam akan budaya, etnis dan agama. Kedua, demokrasi menjadi sistem politik yang paling memungkinkan terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat daripada dengan model monarki karena demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utamanya. Artinya rakyat memiliki hak yang luas atas nasib hidup diri dan kehidupan bangsanya. Tentu saja prinsip demokrasi itu sendiri harus diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang populis dan pro rakyat. Pasca revolusi, Indonesia mengalami sejumlah fase demokratisasi yang sangat dinamis seperti model demokrasi terpimpin Soekarno,  demokrasi-otoritarian Soeharto hingga bergulirnya reformasi yang menjadi momentum konsolidasi dmeokrasi yang lebih substansial, meskipun fakta hari ini menunjukkan demokrasi itu masih jauh dari harapan.

 

Ancaman Demogarki politik

Indonesia secara politik masih berada dalam masa transisi menuju demokrasi sejati yang bersifat transparan, bersih, tanpa kebohongan dan bertanggungjawab. Saat ini proses demokratisasi itu bisa dibilang mengalami degradasi akibat perilaku politik oligarki yang ditampilkan oleh pemerintah maupun partai-partai politik. Gejala demogarki yaitu demokrasi yang berbalut oligarki politik elit, secara esensial akan berdampak sangat serius terhadap nasib kehidupan rakyat. Praktik oligarki politik inilah yang menjadi faktor penentu utama dalam perumusan sejumlah kebijakan publik yang akhirnya tidak merepresentasikan keinginan mayoritas rakyat, tapi sebaliknya mengabdi kepada kepentingan segelintir elit politik dan pengusaha asing maupun lokal.

Demokrasi semacam ini hanya menjadikan masyarakat sebagai komoditas politik musiman yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan artikulasi kepentingannya secara massif. Dengan munculnya beragam kritik dan protes dari berbagai kelompok termasuk bersuaranya para tokoh lintas agama, kita sebagai bagian dari publik Indonesia seharusnya bersyukur ketika para tokoh lintas agama negeri ini kembali bersuara menyuarakan keluhan dan derita umat. Munculnya kritikan yang memberikan efek tekan yang kuat kepada pemerintah ini setidaknya dapat menjadi martir pemecah kebekuan atas proses demokrasi-oligarki dan politik pencitraan akut yang sedang melanda negeri ini. Situasi ini menjadi sangat penting untuk menyelamatkan kepenting-kepentingan rakyat luas, sebab dengan gerahnya pemerintah atas kritikan para tokoh agama berarti pada titik itulah telah terjadinya proses komunikasi efektif dari para pemimpin umat kepada pemerintah yang akhirnya dapat memengaruhi perilaku dan kebijakan pemerintah. Ini yang disebut Jurgen Habermas dengan istilah demokrasi deliberatif.

 

Deliberasi Politik

Hebermas menegaskan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, publik harus mendapatkan ruang yang seluas-luasnya untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara agar dapat ikut serta memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara terpenuhi dengan baik. Dalam demokrasi, masyarakat harus dapat memainkan peranan yang signifikan untuk memengaruhi konfigurasi politik agar kebijakan pemerintah benar-benar berdasarkan atas pertimbangan keinginan rakyat.

Dalam proses deliberasi politik ini, semua elemen bangsa memiliki hak untuk ikut melakukan sumbang saran ataupun sumbang pemikiran -dengan cara-cara yang beragam- mengenai masalah maupun cara untuk menyelesaikannya misalnya seperti pemikiran untuk mengentaskan kemiskinan, menangani krisis pangan, korupsi,  dan sejumlah persoalan lainnya dalam suatu ruang publik bersama yang adil dan setara. Untuk itu setiap anak bangsa di negeri ini seharusnya sadar dan aktif melakukan komunikasi, dialog dan bentuk partisipasi lainnya dalam ruang publik yang terbuka luas itu yang kemudian dengan sendirinya akan mengkristal menjadi sebuah aspirasi publik, sehingga pada level tertentu dan dengan cara tertentu pula aspirasi tersebut akan memengaruhi proses pengambilan kebijakan publik.

Partisipasi aktif setiap anak bangsa dalam ruang publik dengan sendirinya akan memberikan efek batasan kekuasaan pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat. Pemerintah tidak boleh menjadi elemen yang paling kuat tanpa dapat tersentuh oleh elemen demokrasi lainnya untuk menjaga dan memastikan kekuasaan itu dijalankan dengan selurus-lurusnya.  Dengan demikian, kritik maupun protes menjadi suatu keharusan dalam suatu penyelenggaraan negara. Seperti yang ditulis F.Budi Hardiman bahwa ketidakpatuhan warga adalah gerakan moral dan moral dalam pengertian Habermas adalah penegakan keadilan.

 


[1] Disampaikan pada Seminar Kebangsaan Meneropong Masa Depan Bangsa Indonesia di Tengah-tengah  Kebohongan Pemerintah, BEM UAD Yogyakarta, Sabtu 26 Maret 2011.

[2] Penulis adalah Ketua Bidang Hikmah DPP IMM

Previous Older Entries

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 4 pengikut lainnya

Blog Stats

  • 10,795 hits